Menteri Susi Minta Ratusan ABK Asal Indonesia Diberi Asuransi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penghargaan gelar Doctor HC Susi Pudjiastuti dari UNDIP(Komunika Online)

    Penghargaan gelar Doctor HC Susi Pudjiastuti dari UNDIP(Komunika Online)

    TEMPO.CO, Tokyo - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pengusaha Jepang memberikan asuransi kepada ratusan Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di Jepang. Selain itu, Susi pun meminta hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi. “Pemenuhan hak nelayan itu penting bagi kami,” kata Susi kepada para pengusaha ikan tuna Jepang, di Tokyo, Selasa, 11 April 2017.

    Baca: Berkunjung ke Jepang, Menteri Susi Tagih Janji PM Shinzo Abe

    Para pengusaha itu tergabung dalam Japan Tuna Fisheries Corporation, dan Japan Tuna Fisheries Co-Operative Association. President Japan Tuna Fisheries Co-Operative Association, Jun Yamashita, mengatakan sekitar 3.000 ABK asal Indonesia bekerja di sejumlah perusahaan yang berada dalam koordinasi kedua asosiasi tersebut. “Kami berterima kasih atas peran mereka,” ujar Susi.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto, mengatakan, konfirmasi dari para pengusaha Jepang itu penting sebagai sebagai data bagi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang mendata, berapa banyak tenaga kerja Indonesia di sektor perikanan, di luar negeri. “Pemerintah Indonesia tidak punya angka yang pasti.” Intinya, kata dia, setiap ABK berhak mendapat hak-haknya.

    Baca: Menteri Susi Bawa Nelayan Bajo Penderita Tumor Berobat ke Jakarta

    Pada kesempatan itu, para pengusaha Jepang tidak menjanjikan asuransi seperti permintaan Susi. Mereka hanya mengatakan jika terjadi sesuatu pada ABK tersebut, maka perusahaan akan mengambil alih tanggung jawab.

    Pada kesempatan itu, Susi menceritakan kasus-kasus yang menimpa sejumlah ABK Indonesia di beberapa kapal asing. Susi berharap kejadian serupa tak terulang.

    RETNO SULISTYOWATI (TOKYO)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.