TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM RI, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, merehabilitasi keberadaan koperasi-koperasi di Indonesia, salah satunya melalui pembuatan sistem database secara online. Dari sistem ini diketahui terdapat sebanyak 62.000 koperasi tak aktif dan 43.000 di antaranya telah dibubarkan.
"Kami membuat database online system. Ada 62.000 koperasi tidak aktif. Dari 62.000, sudah resmi 43.000 yang kita bubarkan. Sisanya masih kami verifikasi," ujar Menteri Koperasi dan UKM, AA Gede Ngurah Puspayoga di kampus Universitas Padjajaran, Jatinangor, Bandung, Senin, 10 April 2017.
Melalui ini, diharapkan terwujudnya koperasi yang berkualitas, salah satunya ditandai semakin bertambahnya anggota dalam satu koperasi. "Kami ingin koperasi berkualitas, indikasinya semakin banyak anggotanya. Semakin bertambah tahun semakin bertambah anggotanya, bukannya semakin banyak badannya, sehingga koperasi betul-betul bermanfaat bagi anggotanya," kata dia.
Dengan begitu, sambung Yoga, pemerintah relatif tak akan sulit melakukan pembinaan dan pengawasan.
Kemudian, selain rehabilitasi, Kemenkop juga berupaya mengembangkan koperasi yang telah ada dan aktif, salah satunya melalui pemberian kredit usaha. "Kami buat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sudah ada 32 koperasi lagi yang berpartisiapsi sebagai penyalur kredit usaha koperasi," tutur Yoga.
ANTARA
