Kalla Optimistis Proyek Listrik Mangkrak Bisa Diselamatkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan proyek listrik tahap 10 ribu MegaWatt sebagian besar berhasil. Proyek yang mangkrak hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan proyek.

    "Soal kerugian listrik mangkrak, itu nilainya kurang lebih 4 persen dari jumlah 10 ribu MW. Jadi sebenarnya keberhasilan proyek 10 ribu MW itu lebih tinggi. Jangan dilihat yang mangkrak saja, tapi yang berhasil 96 persen," kata Kalla, Selasa, 11 April 2017, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

    Baca: Istana Enggan Tanggapi Potensi Kerugian Proyek Listrik 10 Ribu MW

    Dia mengatakan memang ada proyek yang telat. Namun, penyebab ketelatannya disebabkan bermacam-macam, misalnya soal pembebasan lahan, atau soal biaya pembangunan. "Kalau memang dari sebabnya tidak bisa dilanjutkan, tentu kerugian negara. Tapi ini kan proyek berbagai alasan, ada soal lahan, ada soal ongkos. Jadi kita musti lihat satu-satu," kata Kalla.

    Kalla mengatakan hal tersebut saat menjawab pertanyaan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan 65 masalah dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW. Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga Rp 5,65 triliun.

    Simak: Proyek Listrik Mangkrak, Jonan Ancam Denda Kontraktor

    Meski 4 persen proyek terancam mangkrak, Kalla meyakini banyak yang bisa diselamatkan dari proyek tersebut. Apalagi, sisa 400 MW ( 4 persen dari 100 ribu MW) itu berupa proyek yang kecil-kecil, misalnya 10-50 MW. "Kalau Pertamina turun tangan, karena ini juga menyangkut Pertamina kan, saya kira sebagian besar masih bisa diselamatkan," kata Kalla.

    Karena itu, Kalla menganggap temuan BPK bukan kerugian total pada negara. Apalagi, kontraktor proyek akan didenda akibat keterlambatan. "Kan ada kontraktornya, jadi perdata. Kalau dilanjutkan, selesai, tapi kalau tidak bisa didenda, sesuai aturan," kata Kalla.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.