TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan inklusi atau penggunaan produk dan layanan keuangan masyarakat kelas bawah dan menengah sebesar 75 persen pada 2019.
"Dewasa ini, inklusi keuangan masih 67,82 persen," kata Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto di Medan, Selasa, 11 April 2017. Dia mengatakan itu pada acara sosialisasi Peraturan OJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan atau Masyarakat.
Menurut dia, dari 67,82 persen yang sudah inklusi, baru 29,66 persen di antaranya sudah literasi atau yang mengetahui, terampil, percaya dan berperilaku memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.
Lihat: Pindah Ibu Kota, Tak Cukup Satu Periode Presiden
Untuk terus meningkatkan inklusi keuangan sesuai program pemerintah, OJK mendorong masyarakat memiliki sikap keuangan untuk menentukan tujuan dan melakukan perencanaan keuangan. "Peran kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin besar dalam kegiatan edukasi keuangan dan termasuk menyediakan produk dan layanannya," kata Agus Sugiarto.
Sementara sektor industri jasa keuangan juga diminta semakin lebih aktif atau lebih banyak terlibat dalam berbagai program literasi dan inklusi. "Kalau masyarakat sudah memperoleh banyak literasi, maka permintaan akan naik," katanya.
Khusus di Sumut, tercatat tingkat literasinya sudah 32,36 persen dengan tingkat inklusi sebesar 75,27 persen. Posisi itu menempatkan Sumut masuk dalam peringkat ke empat setelah DKI Jakarta, Jogyakarta dan Jawa Timur.
ANTARA
