Palangka Raya Jadi Ibu Kota: Dari Bung Karno Hingga Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sukarno. (Foto: Wikipedia, Grafis: Unay)

    Sukarno. (Foto: Wikipedia, Grafis: Unay)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro akan mengkaji wacana pemindahan ibukota yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar Bappenas melakukan kajian teknis kemungkinan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

    "Karena itu Bung Karno bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkannya dari Jakarta ke Palangka Raya," kata Menteri Bambang saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah 2017 di Palangka Raya, Kamis, 6 April 2017.

    Pemindahan ibu kota negara pernah disebut dua kali oleh Presiden pertama RI, Sukarno. Pertama saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957. Saat itu, Bung Karno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam master plan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan.

    Baca : Wacana Pemindahan Ibu Kota, Ini Potensi Ekonomi Palangkaraya

    Kedua dengan gaya retorikanya Bung Karno kembali menyebut Palangka Raya sebagai calon ibukota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965.

    "Mari kita jadikan Jakarta dan Surabaya sebagai kota-kota mati. Kedua kota besar itu bagi saudara-saudara kita di luar Jawa ibaratnya sudah menjadi Singapura dan Hong Kong-nya Indonesia. Modal hanya berpusat di kedua kota besar itu, dan seolah-olah mengeksploitir daerah-daerah di luar Jawa."

    Pemindahan ibu kota kembali ramai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2010 silam. Waktu itu SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.

    Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia, yang beribu kota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putra Jaya. Terakhir, dibangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki).

    Baca : Penjelasan Resmi United Airlines Kenapa Penumpang Diusir

    Opsi itu muncul kembali setelah Jakarta dilanda banjir besar pada 2013. "Presiden tak tabu membicarakan pemindahan ibu kota," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai.

    Alasan dibutuhkannya pemindahan ibu kota, Tempo mencatatkan beberapa alasan. Pertama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memprediksi Jakarta tenggelam pada 2030 apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperhatikan keseimbangan ekologis.

    Menurut Bappenas banyaknya orang bekerja di Jakarta yang mereka tinggal di pinggiran Jabotabek, akan mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM). Setidaknya 6,5 miliar liter BBM senilai sekitar Rp 30 triliun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun.

    Masih menurut Bappenas sampai 2010 sekitar 30 juta dari 200 juta penduduk Indonesia menempati area 1500 kilometer persegi di Jabodetabek. Atau 15 persen penduduk menempati kurang dari 1 persen wilayah Indonesia.

    Sedangkan pemilihan Kota Palangka Raya sudah memenuhi beberapa syarat. Seperti menurut Bappenas, Palangka Raya tidak memiliki gunung berapi dan lautan lepas sehingga aman dari ancaman gempa bumi.

    Baca : Tanpa Subsidi, Tarif Kereta Bandara Soetta Lebih dari Rp 100 Ribu

    Peta Gempa 2010, Kalimantan termasuk wilayah yang paling aman dari zona gempa. Pembangunan jalur kereta api, jalan raya lintas Kalimantan yang akan berdampak bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut. Apalagi letak geografis Palangka Raya tepat di tengah wilayah Indonesia.

    Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah bila jadi memindahkan ibu kota? Ketua Tim Visi Indonesia 2033 Andrianof A. Chaniago pada 2015 lalu pernah mengatakan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp 50 triliun - Rp 100 triliun bisa dikucurkan secara multy years (tahun jamak) dalam jangka 10 tahun atau sebesar Rp 5 triliun - Rp 10 triliun per tahun.

    EVAN | PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).