Pemerintah Pakai Diplomasi Hadapi Resolusi Sawit Uni Eropa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah mulai merancang aturan untuk menghentikan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit dan tambang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Pemerintah mulai merancang aturan untuk menghentikan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit dan tambang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan tetap menempuh  jalur diplomasi dalam menghadapi resolusi soal kelapa sawit Uni Eropa. Amran mengaku sudah berbicara dengan sejumlah perwakilan negara Eropa untuk membahas masalah ini.

    "Kami sudah berbicara dengan Menteri Pertaniannya Jerman, lalu juga sudah bicara dengan Spanyol dan Denmark," kata Amran di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 10 April 2017.

    Amran menuturkan pendekatan soal sawit sebaiknya tak hanya deforestasi, melainkan juga soal kesejahteraan komunitas petani dan pedagang di sektor tersebut. "Kalau harga (crude palm oil) turun karena mereka melakukan black campaign, hutan kita semakin rusak."

    Baca: Harga Minyak Kelapa Sawit Mentah 27 JANUARI, Turun ...

    Meskipun akan menempuh jalur diplomasi, Amran meminta agar negara-negara di Eropa tak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. "Kami ini cinta damai, tapi jangan diganggu," ucapnya.

    Amran menjelaskan harga CPO yang jatuh akan membuat para petani mencari mata pencaharian baru, yaitu  membuka lahan di hutan. Ini bisa mengakibatkan  kerusakan hutan. "Siapa yang bisa halangi jika 30 juta (orang) bergerak."

    Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi kelapa sawit pada Jumat lalu. Mereka bersepakat mulai mengurangi penggunaan zat metil ester di dalam biofuels di 2020 dan disepakati pula adanya kriteria minimum bagi semua produk yang terbuat
    dari kelapa sawit.

    Simak: PU: 17 Persen Truk yang Melewati Cisomang Kelebihan Muatan

    Kriteria itu diantaranya harus bersifat berkelanjutan dan tidak dihasilkan dari aktivitas penggundulan hutan. Resolusi tersebut ke depannya juga akan menghapus ide sertifikasi bagi produk sawit Indonesia.

    DIKO OKTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.