Jokowi Minta Sulawesi Tenggara Jaga Pertumbuhan Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 Desember 2015. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 Desember 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjaga pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup tinggi. Apalagi pertumbuhan itu ditopang sektor nonmineral dan minyak-gas. “Pertumbuhan di pertanian, kehutanan, serta kelautan harus dijaga agar tumbuh dan berkelanjutan," kata Jokowi saat rapat terbatas proyek strategis nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta, Senin, 10 April 2017.

    Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara mencapai 6,51 persen. Tiga sektor penopang, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, memberikan kontribusi sebesar 24,3 persen. Sektor pertambangan berkontribusi 19,35 persen dan konstruksi menyumbang 14,02 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Sri Mulyani Kaji Penyederhanaan Tarif Cukai

    Agar bisa berkelanjutan, ujar Jokowi, pemerintah pusat dan daerah akan mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan sektor hortikultura. "Saya juga minta dipercepat pembangunan infrastruktur," ucap Presiden.

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ada lima proyek infrastruktur di Sulawesi Tenggara, di antaranya Bendungan Ladongi, Pelosika, dan Loea. Ada juga kawasan ekonomi khusus dan pembangunan pabrik pemurnian (smelter) Koname.

    Baca: Jelang Ramadan, Ini yang Dilakukan Menteri Amran Amankan Pangan

    Selain itu, Presiden Jokowi menyatakan sektor bahari mempunyai potensi untuk berkembang. Kawasan Wakatobi bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. "Potensi wisata bahari perlu dioptimalkan," ujarnya. Satu yang menjadi perhatian Presiden ialah masalah transportasi dan konektivitas.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.