Sri Mulyani Kaji Penyederhanaan Tarif Cukai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arif Wibowo

    TEMPO/Arif Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengkaji penyederhanaan struktur tarif cukai guna mengoptimalkan penerimaan negara dengan mengurangi lapisan atau layer penetapan tarif. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia masih mengandalkan cukai hasil tembakau (CHT) sebagai penerimaan negara.

    Hal ini tercermin dari besarnya target penerimaan cukai yaitu Rp 149,9 triliun atau sekitar 95 persen dari total keseluruhan yang mencapai Rp 157,6 triliun. Sayangnya, Kementerian Keuangan masih melihat banyak kerumitan di dalam struktur tarif cukai Indonesia sehingga penerimaan negara dari cukai belum optimal yang menyebabkan tingkat kepatuhan perusahaan rendah.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan berbagai macam peraturan yang rumit akhirnya menimbulkan komplikasi dari sisi kepatuhan rencananya akan disederhanakan. Di sini, dia berharap fungsi dari reformasi di bidang perpajakan dapat berjalan.

    "Apa-apa yang bisa untuk disimplifikasi maupun berbagai macam peraturan-peraturan yang sifatnya eksepsional atau pengecualian yang kemudian menimbulkan komplikasi dari sisi compliance-nya, maupun dari sisi collection cost-nya,” kata dalam siaran pers BKF, Senin, 10 April 2017.

    Secara spesifik, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Goro Ekanto mengakui saat ini Kementerian Keuangan memiliki 12 layer dalam penetapan tarif cukai rokok. Di masa mendatang, pemerintah akan menyederhanakannya menjadi 9 layer (lapisan). “Rencana ini sudah didiskusikan dengan stakeholders, baik pemerintah maupun pelaku industri,” ujarnya.

    Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menambahkan pengurangan layer tarif cukai akan dilakukan secara bertahap, hingga hanya tersisa 8 atau 9 layer pada 2018. "Layer rencananya akan disederhanakan. Saat ini ada 12 layer. Mulai 2018 kita akan kurangi layer mungkin jadi 9 atau 8,” katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.