Menteri LHK: Tuduhan Eropa Soal Sawit Keji dan Menghina Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya, M.Scdi dalam acara konvensi iklim. istimerwa

    Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya, M.Scdi dalam acara konvensi iklim. istimerwa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan Indonesia menolak dugaan upaya tuduhan parlemen Eropa terkait persoalan sawit. Penolakan tersebut disampaikan melalui "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" di Starssbourg" pada 4 April 2017.

    "Tuduhan sawit adalah korupsi, eksploitasi pekerja anak, menghilangkan hak masyarakat adat merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan," kata Siti dalam keterangan tertulis, Jumat 7 April 2017.

    Didampingi Duta Besar Indonesia untuk Finlandia Wiwiek Setyawati Firman Siti memberikan klarifikasi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri LHK Finlandia Kimmo Tiilikainen di Helnsinki, Finlandia.

    Siti menuturkan mosi yang dituduhkan parlemen Eropa soal sawit itu sebagai penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia yang tidak dapat diterima.

    Baca: BPDP: Nilai Ekspor Sawit Selama 2016 Naik 8 Persen

    Siti mengungkapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya menggulirkan kebijakan pengelolaan "sustainable" sawit dan industri berbasis lahan tanah.

    Dalam mosi yang diterbitkan Parlemen Eropa itu, ujar dia, Indonesia dituduh menyatakan sawit sebagai persoalan besar yang dikaitkan dengan masyarakat dan korupsi termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

    Baca: Nutella Bela Industri Minyak Kelapa Sawit, Ini Alasannya -

    Bagi Indonesia, kata dia, sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani meliputi areal seluas 11 juta hektare dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir mencapai 16 juta orang.

    Seperti Parlemen Eropa dan negara lain di dunia, dia menegaskan Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan dan memiliki ratifikasi 'Paris Agreement'.

    "Bahkan tentang masyarakat adat telah diberikan perhatian khusus oleh Presiden terhadap masyarakat adat dan hak masyarakat adat diberikan dalam hal ini atas hutan adat terus berlangsung," tegasnya.

    Lebih lanjut, Siti menyebutkan studi sawit parlemen Eropa tidak lengkap dan menyinggung Indonesia karena menuduh, serta mengajak untuk "memboikot" investasi sawit kemudian pindah ke komoditas bunga matahari.

    Siti meminta negara lain percaya kepada Indonesia dalam menyelesaikan persoalan termasuk masalah lingkungan seperti kebakaran hutan, menata pengelolaan hutan dan gambut dan menjaga keanekaragaman hayati.

    "Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia manakala kedaulatannya terusik," tegasnya.

    Menteri LHK juga mengimbau pengusaha maupun pemilik industri di Indonesia bekerja sama dengan pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

    Para akademisi, aktivis dan lembaga masyarakat di Indonesia juga diminta mengatasi persoalan tuduhan Parlemen Eropa.

    Siti akan menyampaikan persoalan ratifikasi Parlemen Eropa itu kepada Presiden Jokowi untuk dipelajari maupun ditinjau ulang agar tidak merugikan masyarakat dan kepentingan bangsa Indonesia.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.