TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan tujuh kabupaten/kota merevitalisasi sebanyak 33 pasar tradisional pada 2017 agar menjadi sarana perdagangan yang bersih dan layak.
"Revitalisasi perlu dilakukan untuk menjadikan pasar yang tadinya kumuh menjadi bersih, pasar yang tidak layak menjadi layak," kata Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Selly Andayani, di Mataram, Kamis, 6 April 2017.
Ia menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan untuk merevitalisasi sebanyak 33 pasar tradisional di tujuh kabupaten/kota mencapai Rp 36,4 miliar.
Sementara pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Dompu tidak masuk dalam program revitalisasi pada 2017.
Anggaran revitalisasi pada 2017 bersumber dari dana APBD senilai Rp21,05 miliar, dana alokasi khusus Rp 5,77 miliar dan dana tugas perbantuan sebesar Rp 9,64 miliar.
"Anggaran yang bersumber dari APBN ditransfer langsung ke daerah oleh Kementerian Perdagangan," ujarnya.
Pasar tradisional yang akan direvitalisasi adalah pasar tradisional Sindu Kota Mataram, dengan alokasi dana khusus sebesar Rp 1,9 miliar.
Sementara di Kabupaten Lombok Barat, yakni pasar tradisional Keru Narmada dengan dana Rp 1,4 miliar, pasar Giri Sasak Gerung Rp 600 juta, pasar Jelateng Lingsar Rp 200 juta, pasar Kuripan Rp 1 miliar, pasar Bukit Tinggi Gunung Sari Rp 200 juta. Seluruh dana bersumber dari APBD.
Sementara dana dari APBN untuk Kabupaten Lombok Barat menyasar pasar tradisional Sekotong dengan dana Rp 600 juta, pasar Agro Karang Temu Rp 2 miliar, pasar Tempos Gerung Rp 600 juta, dan pasar Duman, Kecamatan Lingsar sebesar Rp 2,2 miliar.
Untuk Kabupaten Lombok Utara, menyasar pasar tradisional Tempes Kayangan dengan dana dari APBD sebesar Rp 1,5 miliar dan APBN Rp 800 juta.
Sementara untuk Kabupaten Lombok Timur, menyasar pasar tradisional Pancor menggunakan dana APBD sebesar Rp 11 miliar, dan pasar kuliner Kelayu Labuan Haji sebesar Rp 2,5 miliar.
Selly menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional Labuan Sumbawa dan pasar di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Masing-masing mendapat anggaran dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus Rp 800 juta dan Rp 400 juta.
Untuk Kabupaten Bima, sasarannya adalah pasar tradisional Belo dengan dana APBN sebesar Rp 1,4 miliar, pasar Woha Rp 50 juta, dan pasar Sape Rp 25 juta.
Sementara di Kota Bima, sasarannya adalah pasar tradisional Amahami RasanaE dengan dana APBN sebesar Rp 6 miliar, dan pasar Kumbe RasanaE Timur mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,2 miliar.
"Dana yang dialokasikan untuk revitalisasi disesuaikan dengan kondisinya," ucap Selly.
Revitalisasi pasar tradisional di NTB, kata dia, dilakukan sejak tahun 2012. Namun jumlah yang dusdah direvitalisasi baru mencapai 30 persen dari total jumlah pasar tradisional sekitar 130-an pasar.
"Kami berharap seluruh pasar tradisional di NTB, sudah direvitalisasi sebelum 2020. Kalau pemerintah pusat menginginkan seluruh pasar tradisional di Indonesia sudah direvitalisasi selambat-lambatnya tahun 2025," ujarnya.
ANTARA
