Kredit Minus, BI: Pertumbuhan Ekonomi Belum Kuat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara. TEMPO/Imam Sukamto

    Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum sekuat yang diharapkan. Salah satu penyebabnya, menurut dia, pertumbuhan kredit masih minus 0,7 persen hingga 5 April 2017.

    "Tapi itu memang pola. Kuartal pertama memang selalu lebih rendah. Biasanya, kegiatan ekonomi baru mulai kelihatan di kuartal kedua lalu meningkat lagi di kuartal ketiga dan kuartal keempat," kata Mirza saat ditemui di Kompleks BI, Jakarta, Jumat, 7 April 2017.

    Baca: Bank Indonesia Cegah Dampak Lanjutan Inflasi Pangan

    Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Adapun Asian Development Bank (ADB) memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1 persen tahun ini dan 5,3 persen pada 2018.

    Baca: Bank Indonesia: Kebanyakan Kartu Kredit Bikin Lupa 

    Saat konferensi persnya kemarin, Kamis, 6 April 2017, Kepala Perwakilan ADB di Indonesia, Winfried Wicklein, mengatakan perekonomian Indonesia tahun ini akan didorong oleh peningkatan investasi dan perdagangan. "Indonesia akan mendapatkan momentum untuk melanjutkan pertumbuhannya."

    Selain itu, ADB memperkirakan konsumsi rumah tangga akan meningkat dengan mulai pulihnya harga komoditas. Perbaikan harga komoditas juga membuat prospek ekspor Indonesia meningkat. Impor pun diperkirakan tumbuh dengan membaiknya permintaan domestik.

    Ekonom Bahana Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai, pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,95 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2016 yang mencapai 4,94 persen.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.