TEMPO.CO, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur membutuhkan dana Rp 50 triliun untuk memajukan usaha kecil, dan menengah (UKM) yang berupa pinjaman dengan bunga murah. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan saat ini segmen UKM menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jatim, terutama saat didera krisis. Untuk memajukan segmen tersebut, yang dapet dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui kemudahan pembiayaan dalam membantu permodalan UKM.
“Saat ini di Jatim ada pinjaman dengan bunga 6 persen, namun dananya hanya Rp2,3 triliun, ini sedikit. Kami perlunya Rp 50 triliun untuk bisa memajukan UKM dan menguasai total pasar,” ujarnya seusai acara Indonesia Marketeers Festival 2017 di Surabaya, Kamis, 6 April 2017.
Untuk menyediakan dana senilai Rp 50 triliun, Soekarwo mengakui hal tersebut berat untuk dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menyediakan pembiayaan yang lebih murah atau dengan bunga satu digit.
Usulan yang diberikan, katanya, berbeda dengan skema kredit usaha rakyat (KUR) yang telah digulirkan. Soekarwo menjelaskan dia mengusulkan adanya loan agreement antara pemerintah dengan lembaga keuangan, khususnya perbankan.
Dana-dana pemerintah, disimpan ke bank dan digunakan untuk menyalurkan kredit ke segmen UKM, namun pemerintah tidak meminta bunga simpanan.
“Kalau subsidi KUR, uang pemerintah kan hilang. Tetapi, kalau pakai loan agreement, uang pemerintah Rp 120 triliun yang untuk subsidi bunga KUR, tetap ada,” jelasnya.
Dengan sumber dana yang murah, perbankan diharapkan dapat menyalurkan kredit murah kepada usaha kecil dan menengah karena bank tidak perlu mengeluarkan biaya dana atau cost of fund. Soekarwo pun membandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, di mana suku bunga kredit mereka berada di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
“Kalau Indonesia bunga kreditnya masih 12 persen sampai 13 persen, ya produk kita kalah daya saingnya karena tidak efisien,” jelasnya.
Efisiensi menjadi satu faktor yang penting bagi UKM supaya produknya dapat bersaing dengan produk pasar. Soekarwo menyebutkan ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh pengusaha supaya produknya dapat merajai pasar, yakni lebih berkualitas, lebih murah, dan lebih cepat pendistribusiannya.
Adapun, saat ini jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Jatim tercatat sebanyak 6,8 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tergolong sebagai usaha mikro, yakni 6.533.694 unit usaha atau 95,53 persen, disusul usaha kecil sebesar 3,85 persen atau sebanyak 261.827 unit usaha, dan usaha menengah sebesar 0,57 persen atau sebanyak 30.410 unit.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 miliar pada tahun ini untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil yang setiap tahun mengalami pertumbuhan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Eko Haryanto mengatakan sebagian besar dari anggaran tersebut banyak digunakan untuk pengembangan usaha mikro, mulai dari pembinaan hingga membantu mengurus izin-izin usaha dan sertifikasi produk.
“Pembinaan terhadap usaha mikro ini termasuk yang ada di sentra-sentra pedagang kaki lima (PKL) dan beberapa pasar tradisional,” ujarnya.
Dia mengungkapkan jumlah UMKM yang ada di Surabaya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang pesat. Berdasarkan data Dinkop dan Usaha Mikro Surabaya, jumlah UMKM di Surabaya kini sudah mencapai lebih dari 4.800 usaha.
Adapun, UMKM yang memperoleh binaan dari Dinkop dan Usaha Mikro tersebut berasal dari sektor industri baik makanan dan minuman (mamin) maupun non mamin atau kerajinan, serta sebagian adalah usaha mikro sektor perdagangan, dan usaha seni dan budaya.
