KKP Gandeng Inggris, Kembangkan Satelit Pelacak Illegal Fishing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman memantau proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 1 April 2017. ANTARAFOTO

    Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman memantau proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 1 April 2017. ANTARAFOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan Badan Antariksa Inggris atau UK Space Agency dan perusahaan satelit Inggris, International Maritime Satelit (Inmarsat) Pic. Kerja sama ditujukan untuk mengembangkan proyek teknologi satelit sebagai bentuk dari fungsi pengawasan sekaligus upaya memperluas akses pasar produk kelautan dan perikanan.

    “Kerja sama dengan satelit ini untuk mendukung pengurangan penangkapan ikan illegal (illegal fishing) dan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rifky Effendi Hardijanto di Gedung Mina Bahari, Kantor KKP, Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

    Baca: Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 81 Kapal Illegal Fishing

    Proyek satelit itu memiliki nilai investasi sebesar 8 juta euro, dengan rincian pendanaan berasal dari UK Space Agency sebesar 4 juta euro dan konsorsium Inmarsat sebesar 4 juta euro. Aplikasi yang dihasilkan dari proyek ini ada;ah vessel monitoring system (WMS) yang sudah mulai beroperasi sejak 1 April lalu.

    Rifky mengatakan ke depan, penerapan dari proyek ini akan dilengkapi dengan jangkauan pilot project yang mencapai 200 kapal ikan berukuran di atas 30 GT dan 200 kapal non VMS berukuran 20 hingga 30 GT. “Proyek ini akan mendukung Indonesia sebagai pionir perikanan yang terkendali dengan tingkat keterlacakan tinggi dan menguntungkan masyarakat lokal,” katanya.

    Baca: Selama 2016, Menteri Susi Tangkap 163 Kapal Ilegal

    Dia menjelaskan cara kerja satelit tersebut digunakan sebagai data awalan untuk melakukan penyergapan, sehingga tak membutuhkan anggaran yang terlampau besar. “Jadi satelit ini memantulkan data radar, jadi kita gunakan untuk bergerak menyergap bukan lagi patroli.”

    Menteri Bidang Perdagangan Internasional Inggris, Liam Fox menambahkan kerja sama itu untuk memastikan produk perikanan dan kelautan Indonesia berkualitas, dan aman serta bebas dari illegal fishing. Manfaat yang diperoleh Indonesia dapat berdampak positif pada reputasi Indonesia di European Commission Trade Group agar mendapatkan penurunan tarif bea masuk. “Kami ingin mengeksplorasi bagaimana kami bisa mengangkat reputasi Indonesia di European Commission Trade Group,” ujarnya.

    Adapun komoditas ekspor produk hasil perikanan Indonesia ke Inggris saat ini banyak didominasi oleh udang, tuna, cakalang, tongkol, kepiting, rajungan, rumput laut, cumi-cumi, sotong, dan ganggang. Selain proyek ini, KKP juga bekerja sama dengan Inggris untuk desain dan mesin kapal pengolah.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.