HIMKI dan Kemenperin Cari Solusi Industri Mebel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengecat kayu bahan dasar pembuatan mebel di Manggarai, Jakarta, 23 Juni 2015. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, realisasi pertumbuhan produksi industri manufaktur kelas menengah besar sektor furnitur dan kerajinan hanya bertumbuh 0,88% pada kuartal I/2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Pekerja mengecat kayu bahan dasar pembuatan mebel di Manggarai, Jakarta, 23 Juni 2015. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, realisasi pertumbuhan produksi industri manufaktur kelas menengah besar sektor furnitur dan kerajinan hanya bertumbuh 0,88% pada kuartal I/2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Target ekspor mebel dan kerajinan senilai US$5 miliar pada 2019 hanya bisa dicapai lewat pembenahan masalah pembiayaan, regulasi, dan sumber daya manusia.

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) sepakat untuk bekerja sama menyusun rencana aksi pembenahan industri mebel dengan melibatkan instansi lain yang terkait.

    Sasaran rencana aksi tersebut adalah memberikan solusi bagi permasalahan regulasi, permodalan,   ketersediaan bahan baku, dan keahlian sumber daya manusia yang dinilai mengurangi kemampuan industri furnitur dan kerajinan bersaing di pasar global.

    Masalah pokok soal regulasi adalah sistem pemberlakukan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi seluruh produk kayu yang diekspor ke luar negeri.

    Airlangga menjelaskan SVLK menimbulkan beban biaya dan birokrasi bagi produsen, terutama industri kecil dan menengah yang mencakup 70 persen dari seluruh produsen mebel dan kerajinan di Tanah Air.

    “Kami akan lihat lagi karena tadinya dibiayai pemerintah. Namun, pemerintah tidak lagi mengalokasikan dana di APBN hingga biaya dibebankan kepada industri. Biasa gratis, ditarik, sudah pasti protes. Kami akan cari keseimbangannya di angka berapa,” katanya, Rabu, 5 April 2017.

    Regulasi lain yang jadi masalah adalah kewajiban bahan baku kayu rakyat atau sengon berasal dari pohon yang ditanam di lahan bersertifikat. Penerapan aturan ini bisa menghantam industri sengon yang menjadi sumber penghasilan petani kecil dan beberapa tahun terakhir tumbuh pesat.

    Sasaran berikutnya, lanjut Menperin, adalah pembentukan sistem yang bisa meningkatkan kepastian pasok bahan baku buat industri. Pembangunan sistem rencananya akan melibatkan PT Sarinah (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

    Pemerintah dan HIMKI juga akan mendesain sistem pendidikan formal dan pelatihan jangka pendek untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja ahli di sektor furnitur sejalan dengan program pengembangan pendidikan vokasi pemerintah.

    “Lalu pembahasan dengan perbankan soal sistem KUR. Soal pembiayaan dengan bank dan bank pembangunan daerah. Kami akan rapat bersama-sama dengan HIMKI,” kata Airlangga.
    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.