Rencana Kelistrikan PLN, Jonan: Setiap 4 Bulan Harus Lapor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kanan) didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kedua kiri) dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang (tengah) mengecek gardu listrik tegangan tinggi di PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat, 24 Desember 2016. ANTARA FOTO

    Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kanan) didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kedua kiri) dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang (tengah) mengecek gardu listrik tegangan tinggi di PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat, 24 Desember 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2017-2026. Ketetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1415/K/20/MEM/2017, yang diteken pada 29 Maret 2017.

    "PLN wajib menyebarluaskan RUPTL kepada masyarakat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan secara berkala setiap empat bulan," ujar Jonan dalam keputusannya, Selasa, 4 April 2017.

    Berdasarkan dokumen RUPTL, PLN mengubah target rasio elektrifikasi pada 2026 menjadi lebih optimistis, yakni 100 persen. Angka ini naik dibanding rencana 2016-2025 sebesar 99,7 persen. Perubahan paling signifikan adalah asumsi rasio elektrifikasi sistem Indonesia timur menjadi 100 persen dari RUPTL 98,7 persen.

    Baca: PLN Percepat Realisasi Program 35.000 MW Plus 7.000 MW

    Namun PLN menurunkan target kapasitas total pembangkit secara nasional dari 80.500 menjadi hanya 77.800 megawatt (MW). Penurunan target terjadi di sistem Jawa-Bali dari 41.800 menjadi 39.100 MW serta Indonesia timur dari 12.730 menjadi 17.720 MW. Hanya sistem Sumatera yang bertambah dari 20.400 menjadi 21.000 MW.

    Revisi kapasitas berdampak pada penurunan target pembangunan transmisi dari 67.600 menjadi 67.400 kilometer sirkuit. Begitu juga target pembangunan gardu induk secara nasional menurun dari 171.000 ke 165.000 mega volt ampere (MVA).

    Simak: Agar Listrik Aman 2019, PLN Tambah Pembangkit 75.900 MW

    Jonan meminta PLN mengutamakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang dan pembangunan pembangkit listrik gas bumi di mulut sumur (wellhead). Ia menekankan, pembangunan harus memperhatikan energi di lokasi sasaran PLN.

    Skema tersebut, kata Jonan, diperlukan supaya biaya pembangkitan listrik semakin murah. Saat ini biaya penyediaan listrik bertambah lantaran komponen biaya angkut yang cukup besar. Akibatnya, listrik yang dihasilkan tidak efisien. "Jangan gas dari timur dibawa ke barat, batu bara dari barat dibawa ke timur."

    Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso memastikan akad pembangkit mulut tambang total sebesar 4.000 MW bisa diteken tahun ini. Bila terwujud, kapasitas itu telah melebihi separuh dari target pengadaan pembangkit PLN sebanyak 7.345 MW hingga 2026. Lokasi pembangkit tersebar di Sumatera dan Kalimantan. "Kontraknya bisa 4.000 MW. Kami lihat mana yang paling baik."

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.