Mengapa Perbaikan Jalan Jawa Barat Tak Maksimal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi jalan rusak. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi jalan rusak. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Perbaikan ruas jalan milik Provinsi Jawa Barat menjelang mudik lebaran 2017 dikhawatirkan tidak maksimal.

    Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang [DBMTR] Jabar M. Guntoro mengatakan pihaknya tahun ini menggelontorkan anggaran untuk lelang fisik sekitar Rp 600 miliar untuk perbaikan ruas provinsi.

    Baca: 
    PLN Jamin Pasokan Listrik Aman Selama UNBK
    Amnesti Pajak Dorong Deflasi
    Tirulah Korsel, Cina, dan Jepang

    “Tapi lelang baru kita mulai, hitungan kami, Mei atau Juni tandatangan kontrak, artinya [mudik] belum bisa apa-apa,” katanya di Bandung, Selasa, 4 April 2017.

    Menurutnya, untuk kemantapan jalan di Jabar sepanjang 2.300 kilometer ada sejumlah titik di jalur tengah, selatan dan utara yang harus diperbaiki menjelang mudik 2017. Dia mengaku jika melihat siklus lelang, kemantapan jalan hasil perbaikan baru bisa dirasakan paska lebaran 2017. “Kami berusaha mengebut proses lelang sekarang,” ujarnya.

    Guntoro mengaku meski diadang lambatnya proses lelang, kerusakan jalan provinsi tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota dan lintasan mudik. Menurutnya jika lelang perbaikan molor, maka kini pihaknya memilih untuk mengebut pemeliharaan. “Cuma penambalan saja, yang penting lancar, lebaran bisa dimanfaatkan,” tuturnya.

    Ruas provinsi dinilainya hanya penunjang kelancaran arus mudik. Kendaraan menurutnya lebih banyak bertumpu pada ruas nasional yang tingkat kerusakannya di Jabar terbilang berat. Dia menunjuk jalur tengah Bandung-Cirebon yang akan menjadi alternatif kepadatan di utara. “Memang kondisinya rusak, tapi sudah dijanjikan H-lebaran perbaikan beres,” katanya.

    Proses lelang di provinsi yang lambat, diyakini Guntoro tidak terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan informasi dari sejumlah balai pemeliharaan jalan nasional, lelang perbaikan sudah digelar lebih awal. “Sudah ada persiapan oleh mereka, kalau di Pemprov lambat karena memang ada transisi,” paparnya.

    Hitungan DBMTR Jabar kerusakan ruas pusat di Jabar mencapai 300 kilometer, jalur tengah mengalami kerusakan parah setelah kendaraan berat dilarang melintas Tol Cipularang. Imbasnya, jalur provinsi pun turut mengalami kerusakan. “Hitungan kami untuk jalur provinsi di Purwakarta yang rusak saja mencapai Rp10 miliar,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Pemerintah Pusat meminta Jabar memfokuskan penuntasan sejumlah persoalan di lapangan terkait kesiapan mudik lebaran 2017.

    Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan permintaan tersebut merupakan salah satu poin rapat koordinasi teknis persiapan transportasi mudik lebaran 2017 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya di Jakarta, Senin, 3 April 2017.

    "Salah satu kesimpulan rapat Pak Menko meminta semua pihak harus meningkatkan koordinasi dan berkinerja untuk menurunkan tingkat kemacetan dan kecelakaan serta peningkatan pelayanan pada masyarakat," papar Iwa.

    Menurut Iwa, Jawa Barat sebagai pusat dan tujuan lintasan mudik saat ini bersama Polda Jabar dan pihak terkait sudah mengidentifikasi dan memecahkan sejumlah persoalan di lapangan terkat mudik."Pertama untuk lintasan pantura mengatasi 14 titik pasar tumpah sekaligus percepatan perbaikan infrastruktur," katanya.

    Selanjutnya untuk jalur selatan rapat meminta bagaimana pihak terkait bisa terus mengurangi kemacetan Rancaekek, Nagreg, Limbangan, Kadungora, Leles dan Ciawi. "Sejumlah kerusakan jalan di sejumlah jalur juga turut kami laporkan," paparnya.

    Kondisi kemacetan dan perbaikan infrastruktur untuk jalur tengah daerah Ciawi, Puncak dan Cipanas pun diminta untuk dituntaskan. “Masih ada waktu untuk menuntaskan persoalan di lapangan, kami harap mudik 2017 ini bisa lebih lancar,” tuturnya.

    Komisi IV DPRD meminta PUPR agar menambah Balai-Balai Pemeliharaan jalan di Jabar. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menyebutkan, ada 40 persen jalan nasional yang kondisinya rusak parah dan membutuhkan segera perbaikan. “Masa jalan nasional yang rusak dibiarkan sampai berbulan-bulan, masyarakat kan tahunya itu jalan ada di Provinsi Jabar,” ujar Daddy.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.