Sri Mulyani: Platform Kartin1 Tidak Butuh Dana Sebesar e-KTP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kantin1 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017. Tempo/Vindry

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kantin1 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017. Tempo/Vindry

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan pembuatan platform Kartu Indonesia Satu Kartin1 tidak akan menyedot anggaran fantastis seperti pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin, platform Kartin1 tidak seperti pengadaan proyek e-KTP justru berujung pada kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 5 triliun.

    “Jangan khawatir butuh Rp 5 triliun, enggak kayak e-KTP,” ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta, yang juga disiarkan secara langsung melalui akun Facebook resmi Kementerian Keuangan, Jumat malam, 31 Maret 2017.
    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja meluncurkan platform Kartu Indonesia Satu atau yang disebut Kartin1. Platform ini merupakan sarana applet untuk mengintegrasikan identitas dan kartu yang selama ini digunakan oleh masyarakat menjadi satu kartu multifungsi.

    Di masa mendatang, Kartin1 diarahkan sebagai single identity number (SIN) untuk kelancaran berbagai program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan pembentukan cashless society. Adapun data yang diintegrasikan di antaranya adalah data nomor pokok wajib pajak (NPWP), kependudukan, perbankan, hingga badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

    Namun, menurut Sri Mulyani, proses integrasi ini akan dilakukan bertahap dan sederhana. “Misalnya kalau yang sudah jadi anggota BPJS kan punya kartu ya kartunya itu aja,” ucapnya.

    Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi, mengatakan, pihaknya mengembangkan produk ini secara langsung, menggunakan satu jaringan global, tanpa membutuhkan pengadaan kartu. “Kayak BPJS sekarang mereka siapkan kartu, apa lagi kalau gabung dengan perbankan, masyarakat tidak ada biaya tambahan,” katanya. Sebagai tahap awal pengembangan platform ini, DJP bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengintegrasikan data ke Kartin1. Dia menyadari manfaat besar yang akan didapat dari upaya integrasi ini, terlebih platform serupa telah lazim dilakukan di dunia internasional, yaitu menggabungkan data jaminan sosial dengan perpajakan.

    Agus berharap Kartin1 dapat memberikan manfaat maksimal untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk peningkatan fasilitas serta kenyamanan nasabah. “Kami juga sudah mengadakan skema marketing seperti diskon khusus berbelanja di beberapa merchant, karena jumlahnya ribuan dan membutuhkan fasilitas teknologi terkini,” ucapnya.

    Lebih jauh, Agus berharap akan semakin banyak instansi dan lembaga yang bergabung dalam platform Kartin1, sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat dapat lebih optimal. “Saya harap kartu ini bukan hanya untuk kegiatan administrasi, tetapi juga transaksi keuangan.”

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.