Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tak Mempersulit Taksi Online  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pengemudi angkutan taksi online menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, 22 Agustus 2016. Unjuk rasa tersebut untuk memprotes Permenhub 32 tahun 2016 yang mewajibkan jasa angkutan online dengan menggunakan SIM A Umum, kendaraan harus di-KIR, dan kendaraan harus balik nama atas nama perusahaan, dan menurut mereka peraturan tersebut merugikan individu pemilik kendaraan. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Ratusan pengemudi angkutan taksi online menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, 22 Agustus 2016. Unjuk rasa tersebut untuk memprotes Permenhub 32 tahun 2016 yang mewajibkan jasa angkutan online dengan menggunakan SIM A Umum, kendaraan harus di-KIR, dan kendaraan harus balik nama atas nama perusahaan, dan menurut mereka peraturan tersebut merugikan individu pemilik kendaraan. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi V DPR, Rendy Affandy Lamadjido, menginginkan keberadaan angkutan taksi online atau daring jangan dipersulit. Alasannya, angkutan ini sangat membantu masyarakat. “Taksi online jangan dipersulit, biarkan berkembang karena ini budaya masyarakat,” kata Rendy dalam rilis di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

    Menurut dia, pemerintahan yang demokratis harus bisa menargetkan berbagai regulasi sesuai dengan ketentuan yang demokratis pula. Politikus PDIP itu tidak setuju bila masalah tarif ditempatkan pada batas bawah. Ia menilai hal itu dapat mengganggu kompetisi atau persaingan bisnis.

    Baca: Jakarta Dukung Aturan Taksi Online

    Ia berpendapat, saat ini, revolusi teknologi informasi telah berdampak pada berbagai sektor, termasuk transportasi. “Hal ini tidak bisa dihindari, kalau persoalan ini bisa kita terima, saya kira kita harus segera melakukan suatu langkah-langkah supaya budaya baru yang ada di masyarakat itu bisa segera dilegalkan,” katanya.

    Baca: Penjualan Mobil, Gojek Hitung Taksi Online Sumbang Rp 7,5 Triliun

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah mengedepankan prinsip keadilan dalam mengatur angkutan online. “Waktu saya Menko Polhukam, masalah ini jadi isu. Tapi spiritnya begini, pemerintah ingin buat berkeadilan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 24 Maret 2017.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?