TEMPO.CO, Jakarta - Perjanjian kerja sama pembangunan proyek Palapa Ring paket timur dinyatakan berlaku efektif. Dengan begitu, pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bank sindikasi-meliputi Bank ICBC Indonesia, Bank Papua, Bank Maluku Malut, dan Bank Sulselbar-bisa segera dicairkan. Mereka akan mendanai proyek jaringan serat optik tersebut senilai Rp 4 triliun dari total biaya pembangunan sebesar Rp 5,13 triliun.
Pernyataan efektif perjanjian kerja sama diumumkan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, kemarin. Selanjutnya, badan usaha yang menggarap proyek, yaitu PT Palapa Timur Telematika, harus mengerjakan tahap konstruksi selama 18 bulan. "Sisa pendanaan akan ditanggung oleh badan usaha," kata Direktur Utama Palapa Timur, Leon M. Kakisina, Rabu, 29 Maret 2017.
PT Palapa Timur adalah badan usaha yang dibentuk Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom. Mereka menandatangani perjanjian kerja sama pada 29 September 2016. Adapun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia bertindak sebagai badan usaha penjaminan infrastruktur yang memberikan penjaminan pemerintah.
Baca: Paket Pembiayaan Palapa Ring Paket Timur Terpenuhi
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan proyek tersebut dibangun karena selama ini swasta enggan membangun di daerah pelosok. "Tak ada yang mau membangun di daerah, tidak feasible, tak menguntungkan secara bisnis," katanya. Ia menambahkan, jika proyek dinilai tidak layak secara bisnis, pemerintah yang harus turun tangan membangunnya.
Menurut Rudiantara, saat ini ada ketimpangan akses teknologi informasi di Indonesia. Ia menyebutkan, kecepatan akses Internet di daerah Maluku dan Papua hanya 300 kilobyte per second, jauh lebih lambat jika dibanding dengan kecepatan akses Internet di Jakarta. "Mereka lebih lambat, tapi harus membayar lebih mahal."
Simak: Kementerian Keuangan Tak Andalkan Lagi Sektor Migas
Pemerintah menargetkan Palapa Ring paket timur rampung pada 2019. Dengan demikian, daerah-daerah di Indonesia bagian timur bisa segera mendapat layanan broadband. Ada empat provinsi yang akan dijangkau jaringan ini, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Rencananya, groundbreaking proyek akan dilakukan setelah libur Idul Fitri. Pembiayaan Palapa Ring menggunakan skema kerja sama pemerintah-badan usaha, dengan konsep build-own-operate-transfer, dan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment. Rudiantara memastikan dana kontribusi Universal Service Obligation mencukupi. "Ada jaminan dari Menteri Keuangan, total yang dijamin pemerintah lebih dari Rp 20 triliun."
Palapa Ring paket timur memiliki total panjang jaringan hingga 8.454 kilometer. Sebanyak 50 persen di antaranya merupakan kabel fiber optik laut, 45 persen kabel fiber optik darat, dan sisanya microwave links.
Simak: Pasok Kebutuhan TNI, PT Dirgantara Indonesia Gandeng Airbus
Pada tahap awal, pemerintah akan membangun jaringan 2G di Indonesia bagian timur. Rudiantara tak ingin waktu masyarakat habis hanya untuk bermain telepon seluler. Karena itu, untuk tahap awal hanya dibangun jaringan 2G. "Budaya menggunakan telepon seluler itu lho, jangan sampai waktu habis karena telepon seluler."
Di daerah pelosok, Rudiantara menambahkan, yang paling penting adalah ketersediaan layanan telepon dan pesan pendek. Dengan demikian, tak ada lagi pemilik telepon seluler yang cuma bisa memanfaatkan kameranya. "Karena tak ada BTS," ujarnya.
DIKO OKTARA | RETNO SULISTYOWATI