Menteri Susi Minta Prancis Hapuskan Bea Masuk Produk Perikanan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyampaikan sambutan pada peresmian galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, 13 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyampaikan sambutan pada peresmian galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, 13 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prancis François Hollande memberikan intensif kepada Indonesia berupa penghapusan bea masuk produk perikanan ke negara tersebut.

    Susi beralasan, Indonesia dalam dua tahun terakhir telah membantu dunia internasional dalam memerangi penangkapan ikan ilegal. Hal itu,  mampu menambah stok produk perikanan dari 6,5 juta ton menjadi 9,9 juta ton sehingga meningkatkan
    ekspor untuk konsumsi negara lain.

    Baca: Menteri Susi: Ikan Murah Jangan Diekspor

    "Maka wajar dong, kalau kita minta apresiasi dari negara lain, dalam bentuk penghapusan bea masuk," ujar Susi usai menerima kunjungan Presiden Prancis di kantornya, kemarin sore. Dalam pertemuan keduanya, Susi memyampaikan permintaan
    itu.

    Presiden Prancis sendiri belum memberikan jawaban atas permintaan itu. Namun Susi optimistis dengan posisi Indonesia yang kuat sebagai negara maritim, dan hubungan baik antarkedua negara, maka pembicaraan intensif perdagangan itu bakal
    berujung positif. "Nanti hal ini ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan masing-masing."

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menjelaskan saat ini Prancis menetapkan bea masuk bervariasi untuk produk perikanan asal Indonesia."Mulai dari 15 persen, 36 persen, bahkan ada yang
    mencapai di atas 80 persen." Dengan tingginya tarif itu, kata dia, margin pengusaha perikanan menjadi sangat rendah.

    Baca: Nyentriknya Menteri Susi,Naik Mobil Bak Polisi Sampai ...

    Tingginya tarif itu, kata Nilanto, disebabkan skema perdagangan yang diterapkan negara-negara anggota Uni Eropa. "Untuk melobi Uni Eropa menurunkan tarif, butuh waktu sangat lama, bisa sampai lima tahun," ucapnya.

    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.