Kebijakan Ekonomi, Jokowi: Mahzab Saya Persaingan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan kebijakan ekonomi tentang pemerataan dan keadilan. Kebijakan itu diperlukan untuk menekan kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini.

    "Kesenjangan jadi masalah (di Indonesia). Dunia juga alami kesenjangan," kata Presiden Jokowi di acara rapat kerja nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 27 Maret 2017. Meski tingkat kesenjangan (ratio gini) Indonesia sedikit berubah, dari 0,41 ke 0,39, namun Jokowi tidak puas.

    Baca: Bagikan 1.158 Sertifikat Lahan Gratis, Jokowi: Jangan Buat Mobil

    Salah satu kebijakan pemerataan yang sedang disiapkan pemerintah ialah redistribusi aset dan reforma agraria. Presiden Jokowi mengatakan akan ada lahan atau tanah yang nantinya dikelola oleh masyarakat. "Posisi HIPMI di mana, nanti akan dibahas," kata dia.

    Baca: Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini?

    Lebih lanjut, Presiden berharap Rakernas XVI HIPMI diharapkan menghasilkan sesuatu yang nyata. Ia tidak ingin para pengusaha meminta sesuatu kepada pemerintah. "Jangan ada pengusaha muda minta fasilitas. Mahzab saya persaingan," kata Jokowi. Dalam upaya pelibatan para pengusaha dalam pembangunan, lanjut Jokowi, pemerintah akan berupaya selektif, yakni lebih memberi peluang ke anak-anak muda.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia meminta kepada pemerintah agar memberi peluang kepada para pengusaha muda. Ia berpandangan, selama ini kesempatan terlibat dalam pembangunan kerap diberikan kepada pengusaha senior. "Kami yang muda mau jadi pemain inti juga," kata dia.

    Dalam acara Rakernas HIPMI, hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Selain itu, ada juga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.