TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pada awalnya kelemahan pemerintah dalam mengerjakan proyek infrastruktur tak banyak terintegrasi antara satu pihak dengan pihak terkait. Hal itu menyebabkan pengerjaan proyek pemerintah mengalami kendala di tengah jalan.
“Memang kelemahan kami, banyak kerja, tak banyak integrasi. Tapi sekarang presiden itu membuat penyelesaian secara holistik,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung BPPT, Jumat, 24 Maret 2017.
Luhut mencontohkan pengerjaan proyek Light Rapid Transit (LRT). Awalnya, pemerintah menganggarkan LRT di dua tempat yakni Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Palembang senilai Rp 23 triliun.
Namun di tengah jalan pengerjaan, pemerintah mengalami kendala dalam pembangunan LRT Jabodebek. Meski akhirnya kini mereka telah menyepakati untuk membiayai proyek dari PMN dan konsorsium BUMN, dan proyek ditargetkan selesai di akhir 2018. “Pendanaan sudah berjalan dan semua sudah diatur dengan baik,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, tak mudah bagi kepala negara untuk mengatur 250 juta penduduk Indonesia di negara maritim yang terdiri dari 17 ribu pulau. Namun sebagai pembantu presiden, ia pernah berpengalaman dalam menjabat sebagai Komandan Angkatan Darat, Duta Besar hingga Menteri.
Sehingga hal tersebut membekali Luhut tentang kepemimpinan. “Sekarang semakin bagus, karena rapat kabinet 4-6 kali seminggu, dan Presiden juga mengundang Gubernur, dan mengecek, bener nggak progresnya. Bentar lagi yang diresmikan adalah Trans Papua, dan Presiden akan naik motor,” ucap Luhut.
Selain itu, kata Luhut, pemerintahan sekarang akan melihat secara detail setiap pengerjaan proyek tidak hanya dalam membuat kebijakan, tapi harus menyelesaikan setiap lapis ranah pengerjaan. “Misal ada inefisiensi di semua layer, itu diperbaiki,” ucapnya. “Sehingga jangan sampai menteri sekarang ini melakukan tindakan tidak terpuji yang mengakibatkan berurusan dengan Kuningan (KPK) sana. Semua dicek.”
DESTRIANITA
