Divestasi Freeport, Luhut: Papua Dapat 5 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang Mahasiswa asal Papua berorasi saat aksi menuntut ditutupnya PT Freeport Indonesia di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Denpasar, Bali, 20 Maret 2017. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menuntut agar perusahaan tambang emas asal Amerika itu menutup usahanya karena dianggap telah merugikan masyarakat Papua serta meminta kepada pemerintah agar diberi hak penentuan nasib tanah Papua sendiri. Foto: Johannes P. Christo

    Seorang Mahasiswa asal Papua berorasi saat aksi menuntut ditutupnya PT Freeport Indonesia di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Denpasar, Bali, 20 Maret 2017. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menuntut agar perusahaan tambang emas asal Amerika itu menutup usahanya karena dianggap telah merugikan masyarakat Papua serta meminta kepada pemerintah agar diberi hak penentuan nasib tanah Papua sendiri. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terus melakukan finalisasi legal dengan Freeport terkait dengan kontrak karya mereka yang akan berakhir pada 2021.

    Salah satu agenda yang dibahas adalah pembagian saham. Luhut ingin jika Freeport memperpanjang kontraknya, harus melakukan divestasi saham 51 persen untuk pemerintah Indonesia. Dari saham tersebut, 5 persen akan diberikan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

    Baca Juga: Alokasi Saham Divestasi Freeport untuk Pemda Papua ...

    “Kalau saham, kita 51 persen, Freeport 49 persen. Tapi yang lead Indonesia dan Papua dari Presiden minta 5 persen untuk suku dan Pemda di sana. Tapi uang itu untuk pendidikan, pertanian, dan peternakan. Kita perhatikan agar dampak ini terasa di Papua,” kata Luhut di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2017.

    Adapun perhitungan 5 persen itu, menurut Luhut, akan diperhitungkan proporsional dan tidak ada saham terdelusi, sehingga setiap tahunnya rakyat Papua juga berhak menerima dividen atas kepemilikan saham tersebut. “Yang 5 persen itu kita tak mau delusi. Jadi dari dividennya mereka (Freeport) bayar. Nanti kami melindungi rakyat kita,” ucapnya.

    Menurut Luhut, Freeport diibaratkan seperti pengontrak rumah di Indonesia. Ketika kontrak mereka habis dan mereka ingin memperpanjang masa tinggalnya, harus bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

    Simak: Luhut: Freeport Seperti Penyewa Rumah yang Ingin Atur Pemerintah

    Luhut menambahkan, beberapa hari lalu Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas mendatanginya untuk membahas lebih lanjut ihwal ketentuan jika mereka memperpanjang kontrak. “Freeport saya kira cukup maju perundingannya. Sekarang sudah on going. Ya kita tunggu aja. Kita ndak mau juga ribut, jadi kau mau perpanjang rumahku? Ya aku maunya gini,” kata Luhut di Gedung BPPT, Jumat.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.