Menhub Beri Waktu 3 Bulan Taksi Online untuk Transisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE

    Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan toleransi tiga bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

    "Pemberlakuannya tetap 1 April 2017, tapi kita beri toleransi transisi kira-kira tiga bulan terhadap poin-poin revisi untuk diberlakukan," kata Menhub Budi Karya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, 24 Maret 2017.

    Hal itu disampaikan Menhub Budi untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam Trayek mulai berlaku 1 April 2017.

    Baca
    Tarif Baru Taksi Online, Luhut: Kalau Menolak, Pergi dari Sini
    Rieke Diah Usulkan Proyek Kereta Cepat Dihentikan
    Istri Orang Terkaya di Dunia Bertemu Jokowi, Ini yang Dibicarakan

    Dalam waktu tiga bulan tersebut Menhub memastikan tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran dari aturan ini, baik oleh pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan. Namun, setelah tiga bulan masa transisi Menhub menjelaskan akan ada sanksi khususnya bagi pengemudi angkutan online maupun provider yang tidak memenuhi aturan. Seperti pembekuan ID pengemudi atau pemblokiran aplikasi.

    "Kalau nanti melanggar bisa ditangguhkan, kita lagi minta suatu cara tertentu untuk menangguhkan anggota-anggota apabila mereka tidak memenuhi syarat-syarat tersebut," kata Menteri Budi Karya.

    Budi Karya menjelaskan bahwa dengan pemberlakuan aturan ini maka akan melindungi seluruh pihak baik pengemudi maupun kepentingan masyarakat luas.

    "Contohnya soal penetapan kuota (angkutan) itu justru melindungi pengemudi, begitu juga dengan tarif batas atas-bawah, sebenarnya secara prinsip PM 32 itu mengatur tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan berusaha," katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono menegaskan pihaknya akan menindak setiap pelaku kekerasan, pengeroyokan, ataupun pengrusakan terkait dengan pemberlakuan aturan ini. "Kalau sampai tidak bisa menahan emosi dan mengarah ke pelanggaran hukum, saya akan tetap tegakkan hukum," katanya menegaskan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peranan Penting Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari Rumah

    Orang tua mempunyai peranan yang besar saat dilaksanakannya kegiatan belajar dari rumah.