TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengancam perusahaan negara yang belum mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarganya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dalam Bincang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017, Rini mengatakan bahwa ada 6 BUMN yang belum mendaftarkan 100 persen karyawan dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.
"Perusahaan yang perlu saya getok, akhir tahun saya akan perhatikan sepenuhnya adalah PT PLN, PT Pertamina, Perum Perhutani, PT Bank Mandiri, PT BRI dan PT BNI. Harap diingat, terutama yang bank," katanya.
Ia mencatat sampai sekarang baru 50 dari 144 BUMN yang telah mendaftarkan 100 persen karyawan dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebanyak 48 BUMN lainnya baru mendaftarkan 80 persen karyawan dan keluarganya, 31 BUMN mendaftarkan 50 sampai 80 persen karyawan dan keluarganya, dan 16 BUMN baru mendaftarkan kurang dari 50 persen karyawan dan keluarganya untuk mengikuti program BPJS Kesehatan.
"Ada satu BUMN yang belum mendaftarkan sama sekali karyawan dan keluarganya. Nah saya pengen tahu nih. Ada satu tapi enggak dikasih tahu namanya."
Kepada BUMN yang telah secara aktif mendukung program pemerintah tersebut, Rini memberikan penghargaan. Perusahaan negara yang aktif mendukung program jaminan kesehatan nasional itu antara lain PT Perkebunan Nusantara 9, PT Perkebunan Nusantara 12, Garuda Indonesia, PT Timah, ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo.
Rini menegaskan bahwa BUMN harus mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarganya menjadi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan supaya bisa bergotong royong membantu pihak tidak mampu. "BUMN itu saham dan modalnya itu oleh negara, berarti dari rakyat dan itu artinya BUMN milik rakyat. Karena itu, benefit-nya (manfaatnya) juga harus kembali ke rakyat," katanya.
"Program BPJS Kesehatan ini bantu masyarakat menikmati layanan kesehatan yang mereka butuh walaupun biayanya lebih besar dari kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi mereka bisa dapat," katanya.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan perusahaannya belum mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah karena ada masalah administrasi.
Dalam kebijakan di masa lalu, ia menjelaskan, pegawai yang sudah memiliki asuransi diperbolehkan tidak ikut program nasional BPJS Kesehatan. "Tapi semangat sekarang kan BPJS Kesehatan itu bagian dari gotong royong. Kami akan segera comply (patuh)," katanya.
ANTARA
