Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dongkrak Peringkat Kemudahan Investasi, Ini Strategi Darmin  

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Mandiri Investment Forum 2017 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Mandiri Investment Forum 2017 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-91, naik dari sebelumnya di peringkat 106 pada 2016. 

"Melihat perkembangan yang ada, itu berarti kita semua sudah bekerja ekstra keras memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia," kata Darmin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Maret 2017.

Darmin menuturkan, strategi tahun ini akan lebih berfokus pada peraturan teknis. Ini berbeda dari tahun lalu yang lebih banyak menyangkut peraturan presiden dan peraturan pemerintah.

Baca: Jokowi dan 9 Menteri Bakal Hadiri Pekan Investasi di Singapura

Darmin berujar, sejak Desember 2016, pemerintah mengambil serangkaian langkah konkret, khususnya dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, komunikasi dengan kementerian/lembaga terus dilakukan secara intensif.

Untuk tahun ini, menurut Darmin, pemerintah akan lebih memusatkan perhatian pada bidang-bidang yang memiliki ranking di atas 100. "Di samping itu akan terus memperbaiki bidang-bidang yang sudah sedikit membaik," katanya. 

Baca: Presiden Minta Perbaikan Indikator Kemudahan Berbisnis Didetailkan

Dari sepuluh indikator pemeringkatan EoDB, terdapat enam kelompok bidang yang posisinya masih di atas 100. Keenam bidang tersebut adalah starting a business di peringkat 151, dealing with construction permits di peringkat 116, registering property di peringkat 118, paying taxes di peringkat 104, trading across borders di peringkat 108, dan enforcing contracts di peringkat 166.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Darmin, terobosan harus terus dilakukan untuk mencapai perbaikan signifikan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pusat yang didelegasikan ke daerah. "Caranya adalah kami akan duduk bersama Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)."

Hal itu merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "NSPK ini bukan sesuatu yang harus dibuat hanya oleh Kementerian Dalam Negeri, dibutuhkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait,” kata Darmin.

Dengan demikian, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, kata Darmin, akan memanggil satu per satu kementerian/lembaga untuk menyiapkan NSPK. Dia menuturkan, diperlukan juga tim khusus untuk mengurus EoDB.

"Ini tidak bisa ad hoc terus. Untuk hasil yang lebih optimal, perlu ada lembaga permanen yang fokus mengejar peringkat kemudahan berusaha kita," ujarnya. Contohnya di Inggris ada satu tim permanen yang menangani EoDB dan bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.

Strategi peningkatan peringkat EoDB ini dibahas Darmin dalam rapat koordinasi di kantornya, hari ini, bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait.

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Sebut Investasi RI Terkendala Pungli dan Birokrasi yang Ribet

24 Oktober 2023

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (tengah) berbincang dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim (kanan) didampingi Chairman of Board of Governors Amcham Indonesia Douglas E. Ramage (kiri) saat menghadiri US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo menyampaikan delapan visi misinya seperti peluang investasi hingga penegakan hukum, agar investor nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ganjar Sebut Investasi RI Terkendala Pungli dan Birokrasi yang Ribet

Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut, investasi di Indonesia masih terkendala karena maraknya pungutan liar atau pungli dan birokrasi yang ribet.


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

13 November 2022

Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan Leaders' Declaration
Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.