Senin, 19 Februari 2018

Menteri Basuki: Setiap Tahun Butuh Bangun 750 Ribu Rumah

Oleh :

Tempo.co

Selasa, 21 Maret 2017 03:00 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Basuki: Setiap Tahun Butuh Bangun 750 Ribu Rumah

    Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah tinggal di kawasan Citayam, Bogor, (18/08). Dengan turunnya bunga kredit KPR dari sejumlah bank pemerintah, permintaan pada sektor properti mulai membaik. Foto: TEMPO/Ayu Ambong

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memperkirakan, setiap tahun dibutuhkan sekitar 750 ribu unit rumah baru untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat.





    Basuki di Jakarta, Senin, 20 Maret 2017 mengatakan, jika penduduk Indonesia 250 juta dan dengan asumsi satu rumah dihuni oleh lima orang, maka dibutuhnya sekitar 50 juta rumah. Apabila pertambahan penduduk 1,5 persen per tahun, berarti minimal satu tahun dibutuhkan rumah kira-kira 750 ribuan.

    Seusai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Basuki mengatakan sesuai arahan Wapres bahwa kebutuhan pokok masyarakat adalah sandang, pangan dan papan. 

    Baca juga: Menteri Basuki targetkan tol Jateng-Jatim sudah beroperasi 2018

    Saat ini pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan papan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dengan membangun rumah murah.

    "Yang 50 juta rumah saja mungkin belum tercapai, kebutuhan tiap tahunnya pun ada. Untuk itu beliau memberikan arahan, apapun Apersi juga membangun saja karena pasti akan ada pasarnya. termasuk anggaran pemerintah, siapapun pemerintahnya pasti akan ada program-program pembangunan rumah, khususnya untuk MBR," tambah dia.

    Sebelumnya Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) juga menemui Wapres untuk melaporkan kerja mereka dan kendala yang dihadapi dalam membangun rumah murah terutama terkait perizinan di daerah.

    "Memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan paket ekonomi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah," katanya. 

    Namun Wapres sudah mengeluarkan surat kepada Mendagri untuk mengeluarkan edaran agar pemda mempermudah izin.

    Baca juga: Menteri PUPR: tujuh kawasan PLBN kembali ditata

    Dalam pertemuan itu, Basuki mengatakan Wapres memberi arahan agar harus ada inovasi pengusaha untuk bisa meyakinkan pemerintah daerah bahwa rumah yang dibangun untuk kebutuhan rakyat.
    ANTARA






     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    JR Saragih dan 4 Calon Kepala Daerah Terganjal Ijazah dan Korupsi

    JR Saragih dicoret dari daftar peserta pemilihan gubernur Sumut oleh KPU karena masalah ijazah, tiga calon lain tersandung dugaan korupsi.