Dorong Anggaran Infrastruktur, OJK Perkuat Pasar Surat Utang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, di sela acara Indonesia Global Sharia Fund, di Grand Hyatt, Jakarta, 14 Juni 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, di sela acara Indonesia Global Sharia Fund, di Grand Hyatt, Jakarta, 14 Juni 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan pembangunan infrastruktur tahun ini memerlukan anggaran Rp 1.000 triliun. Sebanyak 30 persen diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 11 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 22 persen dari badan usaha milik negara, dan 37 persen dari sektor jasa keuangan.

    "Sektor keuangan bisa tiga hal, yaitu perbankan, industri keuangan nonbank, dan pasar modal. Instrumen pasar modal yang cocok untuk pembiayaan infrastruktur adalah surat utang karena berjangka panjang," ucap Nurhaida di kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

    Baca: KPEI Ditunjuk Jadi Penyelenggara Kliring ORI di Luar Bursa

    Target pemenuhan pembiayaan infrastruktur melalui sektor jasa keuangan, khususnya lewat pasar modal, tidak dapat terwujud jika pasar surat utang tidak berkembang. "Pasar surat utang dianggap belum berkembang karena likuiditas di market masih kurang," ujar Nurhaida. "Apa yang dilakukan agar likuiditas meningkat?"

    Salah satu upaya yang ditempuh OJK adalah mengembangkan fasilitas yang dapat meningkatkan transaksi. Untuk mengembangkan pasar repo, OJK menerapkan Global Master Repurchase Agreement (GMRA). Untuk menciptakan transparansi, OJK mengembangkan electronic trading platform (ETP).

    Simak: Harus Ada Tabungan Rp 25 Juta, Calon TKI Bakal Terlilit Utang

    Selama ini, tutur Nurhaida, pelaku industri menganggap pasar surat utang kurang transparan. "Kami bangun ETP. Ini dalam rangka price discovery, menciptakan benchmark untuk harga-harga di perdagangan obligasi. Kalau terselenggara dengan baik, price discovery lebih cepat. Begitu ada transaksi, langsung bisa dipantau," katanya.

    Selain itu, untuk meningkatkan likuiditas pasar surat utang, OJK akan memperluas jenis obligasi yang bisa dikliringkan melalui ETP. Saat ini, baru obligasi negara retail atau ORI yang bisa dikliringkan lewat ETP. "Kami harap, secara full, surat berharga negara bisa diperdagangkan di ETP, termasuk surat berharga syariah negara," ucap Nurhaida.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.