Kemenkeu Akan Evaluasi Penjualan SUN di Pasar Sekunder

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara kliring untuk transaksi obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) di bursa dan transaksi obligasi negara ritel di luar bursa atau melalui electronic trading platform (ETP). Ke depan, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi penjualan obligasi negara di pasar sekunder tersebut.

    Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan, kementeriannya akan melihat sistem penjualan obligasi seperti apa yang paling efektif untuk pengembangan pasar sekunder obligasi negara. "Biasanya obligasi tidak diperdagangkan di bursa," kata Loto di Kompleks BI, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

    Baca: Lima Seri Obligasi Negara Dilelang Akhir Januari

    Dengan rencana implementasi ETP, terdapat investor yang kontra. Tapi, menurut Loto, ada pula investor yang menyambut baik penerapan ETP karena penjualan obligasi akan lebih transparan. "Karena semuanya berkepentingan, kami coba ETP tapi over the counter tetap jalan. Nanti kami lihat apa yang fit dengan Indonesia," tuturnya.

    Hari ini, Bank Indonesia menunjuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara kliring atas transaksi di pasar sekunder untuk obligasi negara ritel di luar bursa atau melalui electronic trading platform (ETP). Sebelumnya, PT KPEI hanya menyelenggarakan kliring atas transaksi untuk obligasi negara di bursa.

    Simak: Buku Kontribusi dan Peran Bio Farma di Global Diluncurkan

    Deputi Gubernur BI Sugeng berujar, dengan adanya ETP, informasi harga dapat dilihat secara transparan oleh investor. Mekanisme pembentukan harga juga lebih tertata dengan adanya ETP. "Ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan likuiditas di pasar yang mencerminkan kondisi pasar surat utang yang efisien," tuturnya.

    Loto mengatakan, per 16 Maret 2017, rata-rata perdagangan harian surat berharga negara mencapai Rp 18,61 triliun, di mana transaksi outright mencapai Rp 11,67 triliun, repo bank mencapai Rp 510 miliar, dan repo BI Rp 6,43 triliun. "Kami harap, melalui penandatanganan ini, ETP dapat meningkatkan perdagangan surat berharga di pasar sekunder," katanya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.