Taksi Online Minta Tunda Revisi Permenhub, Budi: Saya Pelajari  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Samarinda - Menanggapi tuntutan sejumlah perusahaan transportasi berbasis aplikasi online terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memilih belum mau berkomentar banyak.

    "Nanti mas, saya belum mau ngomong. Saya lagi pelajari," kata Budi Karya dengan pengawalan ketat, usai menggelar konferensi pers tentang kasus dugaan pungli di Samarinda, di halaman Markas Brimob Polda Kaltim Detasemen B Pelopor, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, 18 Maret 2017.

    Baca: 3 Penyedia Transportasi Online Minta Penangguhan Aturan Permenhub  

    Tiga perusahaan aplikasi, Uber, Grab Indonesia, dan Go-Jek Indonesia menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan meminta pemerintah menunda penerapannya selama 9 bulan. Ketiga perusahaan ini pada 17 Ma ret 2017 mengeluarkan joint statement atau pernyataan bersama merespon revisi PM No.32/2016.

    Ada tiga poin utama yang membuat perusahaan meminta perpanjangan waktu sebelum revisi aturan tersebut. Tiga poin tersebut dipandang akan melemahkan denyut bisnis mitra pengemudi serta mengganggu mekanisme pasar. Pertama, penetapan tarif atas dan tarif bawah. Kedua, pembatasan kuota kendaraan akan mengakibatkan pengguna kesulitan untuk mengakses layanan. Ketiga, kewajiban usulan perubahan STNK dari perorangan menjadi atas nama badan hukum (PT atau koperasi).

    Baca: Keamanan Taksi Online Alasan Utama Konsumen Tetap Setia

    Adapun, sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan penentuan besaran tarif batas atas dan bawah taksi online akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Alasannya karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi riil di lapangan dibandingkan pemerintah pusat.

    IRMAN HIDAYAT | SAPRI MAULANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.