RUPS BTN Setujui Pembagian Dividen Rp 523,8 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bank BTN

    Bank BTN

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan untuk tahun buku 2016 menyetujui pembagian dividen sebesar 20 persen dari laba bersih atau sebesar Rp 523,8 miliar. Sedangkan, 80 persen dari laba bersih perseroan atau sebesar Rp 2,09 triliun ditetapkan sebagai laba ditahan.

    Corporate Secretary BTN, Eko Waluyo menuturkan agenda lain yang disetujui dalam rapat adalah perubahan susunan pengurus perseroan. “Pertama, mengangkat Garuda Wiko sebagai Komisaris Independen,” ujar dia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 Maret 2017.

    Selanjutnya perseroan memberhentikan dengan hormat Mansyur S. Nasution dan Sulis Usdoko sebagai Direktur BTN terhitung sejak ditutupnya rapat. RUPS juga mengukuhkan pemberhentian Catur Budi Harto sebagai Direktur terhitung sejak diangkat menjadi Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Kamis kemarin, 16 Maret 2017. Terakhir, RUPS juga menyetujui dan mengangkat Nixon L. Napitupulu dan Budi Satria sebagai Direktur atau anggota direksi perseroan.

    Eko menjelaskan RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama BTN, Wayan Agus Mertayasa. Ada delapan agenda keseluruhan dalam rapat tersebut di antaranya persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas Dewan Komisaris. Selain itu juga rapat menyetujui laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016.

    Agenda lainnya adalah penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan dan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016. Selain itu dalam RUPS juga diambil keputusan mengenai penetapan besaran gaji direksi dan honorarium Dewan Komisaris tahun buku 2017.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.