TEMPO.CO, MEDAN- Pemerintah memlilih menunjuk kementerian untuk menangani masalah terkait kawasan hutan adat ketimbang pembentukan satgas (satuan tugas).
Baca: Menteri Siti Siapkan Strategi Penyelesaian Hutan Adat
Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan dengan ditangani kementerian dinilai akan lebih mudah menyelesaikannya ketimbang satgas.
“Kalau nanti bentuk badan. Kerja lama lagi. Langsung saja diminta dikerjakan oleh kementeriannya,” kata Teten saat ditanya wartawan di sela acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara V, di Kampong Tanjung Gusta, Sumatra Utara, Jumat, 17 Maret 2017.
Baca: Lembaga Ini Siapkan Rp 13 T Bantu Pertanian dan Kehutanan
Satgas dinilai tidak akan terlalu efektif untuk menyesaikan persoalan terkait wilayah hutan masyarakat adat. Sebaliknya, pemerintah, menunjuk Kantor Staf Presiden, Menko Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menuntaskan berbagai permasalahan hutan adat.
“Ditangani langsung kementerian, dikoordinasi kami berempat (Kantor Staf Presiden, Menko Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional),” kata Teten.
Seperti diketahui sebelumnya sejjumlah pihak mendesak Presiden membentuk Satgas Masyarakat Adat, terutama untuk menghentikan konflik agraria termasuk pelanggaran HAM di kawasan masyarakat adat.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengemukakan AMAN mengharapkan ada fasilitasi dari persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Di samping itu, mengharapkan pemerintah meninjau ulang undang-undang yang dinilai bertentangan dengan masyarakat adat. “Menyediakan mekanisme nasional penyelesaian konflik masyarakat adat," kata Abdon.
BISNIS
