3 Penyedia Transportasi Online Minta Penangguhan Aturan Permenhub

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas tengah melakukan pengecekan taksi online saat uji kir di Kantor Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub di Pulogadung, Jakarta, 20 Oktober 2016. Tempo/Tony Hartawan

    Petugas tengah melakukan pengecekan taksi online saat uji kir di Kantor Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub di Pulogadung, Jakarta, 20 Oktober 2016. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga penyedia jasa transportasi online, Grab Indonesia, Go-Jek Indonesia, dan Uber Indonesia mendeklarasikan untuk meminta penangguhan waktu atas pelaksanaan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang
    Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

    "Kami meminta penangguhan selama sembilan bulan," kata Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia, di kantor Grab Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Maret 2017.

    Baca: Tarif Taksi Online Dinaikkan, Ini Kata Kementerian Perhubungan

    Menurut Ridzki, Go-Jek dan Uber memiliki perhatian yang sama terhadap masalah ini. Terutama ihwal tiga poin yang menjadi keberatan Grab, yaitu soal tarif batas atas dan bawah, pembatasan kuota pengemudi, dan soal pembalikan nama STNK.

    Lihat jugaKonsumen Taksi Online Berharap Tarif Tetap Murah

    Ketika ditanyakan apakah pihak Grab sempat mengikuti uji publik, Ridzki menjawab pihaknya datang di dua uji publik yang dilakukan pemerintah. "Poin STNK disebut menjadi pertimbangan saat uji publik dan disebut akan ada lima uji publik, nyatanya hanya dua," ujar dia.

    Head of Public Affair Grab Indonesia Nanu mengatakan deklarasi bersama itu dibahas secara virtual, tanpa ada pertemuan fisik dan juga ditandatangani secara digital. "Kami satukan concern bersama, pembahasannya dari kemarin dan ditandatangani tadi pagi," ucapnya.

    Simak:Tarif Taksi Online Diatur, Begini Tanggapan Uber dan Go-Jek 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan penentuan besaran tarif batas atas dan bawah taksi online akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Alasannya karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi riil di lapangan dibandingkan pemerintah pusat.

    DIKO OKTARA

    Video Terkait:
    Begini Kronologi Kericuhan Antara Ojek Online dengan Sopir Angkot di Bogor


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.