Jokowi: Masyarakat Kembangkan Ekonomi Pos Lintas Batas Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI Expo, Jakarta, 11 Maret 2017. Pameran IFEX 2017 yang mengangkat tema 'The Essence of Infinite Innovation'. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI Expo, Jakarta, 11 Maret 2017. Pameran IFEX 2017 yang mengangkat tema 'The Essence of Infinite Innovation'. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah beberapa kali dirapatkan di Istana Kepresidenan, tiga Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 16 Maret 2017.

    Kepada warga Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo meminta tiga Pos Lintas Batas Negara yang terdiri atas PLBN Entikong, Nanga Badau, dan Aruk Sajingan itu benar-benar diberdayakan.

    "Kawasan di sekitar PLBN dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi yang baru. Zona pendukung juga harus dikembangkan," ujar Presiden Joko Widodo saat meresmikan PLBN Nanga Badau sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan.

    Baca: Jokowi: Pos Lintas Batas Negara Sekarang Sudah Membanggakan  

    Presiden Joko Widodo menjelaskan, pengembangan PLBN dapat memicu berbagai aktivis ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Dengan begitu, PLBN tidak hanya berdiri, tetapi juga dipenuhi kegiatan masyarakat.

    Presiden memberi contoh PLBN diintegrasikan dengan pasar modern. Menurutnya, pasar modern bisa menarik masyarakat ke PLBN agar melakukan kegiatan ekonomi di sana.

    Baca: Jokowi: Pos Lintas Batas RI Lebih Bagus daripada Timor Leste

    "Ekspor impor juga harus diintegrasikan dengan Pos Lintas Batas Negara ini," ujar Presiden Joko Widodo.

    Selain PLBN bisa dikembangkan sebagai tempat kegiatan ekonomi, Presiden Joko Widodo meminta PLBN juga dimanfaatkan untuk mencegah penyelundupan. Penyelundupan, bagi dia, hanya merugikan masyarakat dan negara.

    "Yang namanya barang penyeludupan, semuanya harus setop, tidak ada lagi. Semuanya harus resmi agar jelas berapa pemasukan untuk negara. Rakyat juga jadi bisa menikmati dari hasil perdagangan tadi," ucap Presiden.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.