Lembaga Suku Lokal Ini Dukung Freeport Beroperasi Kembali

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mendukung PT Freeport Indonesia beroperasi kembali, karena telah memberikan manfaat positif bagi rakyat Papua.

    Wakil Ketua I Lemasko Gerry Okoare saat dihubungi di Jakarta, Kamis mengatakan, dukungan tersebut sekaligus membantah informasi sebelumnya yang menyebutkan dalam pertemuan perwakilan Lemasko di Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, lembaga adat tersebut menginginkan Freeport ditutup.

    "Kami atas nama Lemasko, mewakili masyarakat Suku Kamoro dari Nakai sampai ke Waripi berkomitmen mendukung Freeport untuk beroperasi kembali," ujarnya.

    Lebih lanjut Gerry mengatakan, Freeport telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Mimika melalui program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

    Oleh karena itu, menurut dia, semua pihak jangan menyalahkan Freeport dan semestinya bersyukur karena telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Papua, khususnya Suku Amungme dan Kamoro, serta lima suku kekerabatan lainnya.

    Gerry pun berharap Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan datang langsung ke Mimika, sehingga mengetahui kondisi yang terjadi sekarang ini.

    Ia mengatakan, pembicaraan persoalan Freeport harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat di Mimika sebagai pemilik hak ulayat.

    Menurut dia, polemik kedua belah pihak itu telah berdampak negatif pada masyarakat kecil Mimika yang bergantung pada keberadaan Freeport.

    "Mari bersama-sama melihat kepentingan masyarakat di sini terhadap permasalahan Freeport ini, sehingga masyarakat di daerah ini tidak terkena masalah di kemudian hari," katanya.

    Menurut data kajian Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI pada 2013, kehadiran Freeport berkontribusi 91 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Mimika, 38 persen kepada PDRB Papua, 1,7 persen dari total APBN, 0,8 persen dari seluruh pendapatan rumah tangga nasional, dan 44 persen dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.