Pejabat Tak Laporkan Harta, Sri Mulyani: Tak Usah Dipromosikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dalam sosialisasi e-LHKPN di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Maret 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dalam sosialisasi e-LHKPN di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Maret 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) oleh pejabat di kementeriannya telah mencapai 99,43 persen. Dari 29.806 pegawai Kemenkeu yang wajib lapor LHKPN, sebanyak 29.643 pegawai sudah melaporkan LHKPN.

    Namun 163 pejabat belum menyampaikan LHKPN. Menurut Sri Mulyani, pejabat yang belum menyampaikan LHKPN itu baru saja dirotasi, dimutasi, atau dipromosikan. Dia pun memberikan waktu bagi mereka untuk melapor dalam dua bulan. “Untuk yang tidak patuh, tiga hari,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.

    Baca: 163 Pejabat Kemenkeu Belum Pernah Lapor LHKPN

    Sri Mulyani meminta jajarannya mencari tahu 163 pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. “Saya tunggu akhir minggu ini, tiga hari, siapa yang tidak patuh. Tolong diberi peringatan. Kalau tidak, kasih saja nilai merah dan tidak usah dipromosikan lagi. Atau kalau perlu diganti saja sampai dia bisa menulis LHKPN dengan benar,” tuturnya.

    Menurut Sri, kepatuhan merupakan salah satu karakter yang paling penting yang harus dimiliki pejabat. Apabila seorang pejabat mematuhi aturan, termasuk dalam penyampaian LHKPN, hal itu akan menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat. “Kalau kita sudah bikin aturan, ya, kita patuh,” ujar Sri Mulyani.

    Baca: Kemenkeu Jadi Kementerian Pertama yang Terapkan LHKPN Elektronik

    Karena itu, Sri Mulyani meminta para pejabat Kemenkeu selalu patuh menyampaikan LHKPN mereka agar dapat terus dibanggakan. “Jangan sampai hal-hal seperti tidak melaporkan LHKPN dan SPT (surat pemberitahuan) pajak menjadi pengganjal Anda untuk promosi atau mendapatkan tugas penting negara.”

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.