Wapres AS ke Indonesia, Disebut Bahas Terorisme Hingga Freeport  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence diagendakan akan berkunjung ke Indonesia, sebagai salah satu destinasi perjalanan dinas keliling Asia. “Ada dua isu yang akan dibahas, yaitu terorisme dan Freeport,” ujar guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Maret 2017.

    Hikmahanto mengatakan, terkait dengan masalah terorisme, pemerintah perlu menyampaikan persoalan itu merupakan masalah bersama dan membutuhkan kerja sama erat untuk memberantasnya. Menurut dia, pemerintah juga harus mengingatkan pemerintah Amerika agar tidak melakukan kebijakan pelabelan dan generalisasi. “Yaitu dengan menuduh sejumlah negara Islam sebagai negara teroris,” ucapnya.

    Baca: Freeport Beri Waktu 120 Hari pada Pemerintah Jokowi

    Sebab, Hikmahanto menuturkan kebijakan semacam itu justru akan mempersulit perang melawan terorisme. Hal itu karena pemerintah Indonesia sulit bekerja sama dengan pemerintah Amerika. “Karena rakyat di Indonesia tidak akan setuju bila pemerintahnya berpihak pada pemerintah Amerika, yang kebijakannya menzalimi negara Islam,” kata dia.

    Ihwal kasus Freeport, kata Hikmahanto, pemerintah perlu menyampaikan kepada Pence, saat ini, Indonesia tengah memberikan jalan keluar dengan menawarkan opsi. “Pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport,” ujarnya.

    Adapun opsi yang diberikan adalah apakah Freeport tetap memegang kontrak karya (KK), tapi harus melakukan pemurnian di Indonesia, atau berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan tetap melakukan ekspor.

    Baca: Freeport Ultimatum Jokowi soal Kontrak, Ini Alasannya

    Hikmahanto menambahkan, Amerika seharusnya juga tidak menekan pemerintah Indonesia karena negara ini bersifat demokratis. Terlebih, pemerintah Indonesia juga harus mendengar suara rakyat. Sehingga Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia saat ini dan harus tunduk dengan tekanan dari Amerika.

    Dia menambahkan, tidak akan ada jaminan pemerintahan yang akan datang akan lebih bersahabat terhadap Freeport. Hikmahanto berujar dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah Amerika dan Freeport untuk mendulang suara. “Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapat kekuasaan,” ujarnya.

    Selanjutnya, menurut Hikmahanto, hal lain yang perlu disampaikan pemerintah Indonesia adalah komitmen kehadiran militer Amerika di kawasan Asia Pasifik sebagai penyeimbang kekuatan Cina, yang semakin mendominasi. “Kehadiran Amerika tidak hanya untuk kepentingan kawasan, tapi juga kepentingan Amerika di kawasan, terutama kebebasan alur pelayaran internasional,” ucapnya.

    Rencana kunjungan Wapres Amerika ini telah dibenarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Namun dia belum bisa memastikan jadwal kedatangan orang kedua Amerika setelah Donald Trump tersebut.

    Rencana kedatangan Pence dibahas Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika di Jakarta, Joseph R. Donovan. "Kita bukan memperbincangkan waktunya, tapi (soal) substansi apa yang kira-kira nanti bisa dijadikan acuan pembicaraan (Pence) dengan Presiden Joko Widodo," ujar Wiranto di kantornya, Senin, 13 Maret 2017.

    GHOIDA RAHMAH | YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.