Jokowi Terima Kunjungan Bos Toyota Jepang di Istana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warih Andang Tjahjono ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang baru, Jakarta, 13 Maret 2017. Warih yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur TMMIN, menggantikan Masahiro Nonami yang mengisi jabatan baru. TEMPO/Wawan Priyanto.

    Warih Andang Tjahjono ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang baru, Jakarta, 13 Maret 2017. Warih yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur TMMIN, menggantikan Masahiro Nonami yang mengisi jabatan baru. TEMPO/Wawan Priyanto.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pejabat Toyota Motor Corporation (TMC) yang dipimpin presiden perusahaan itu, Akio Toyoda, di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 13 Maret 2017. TMC berkomitmen mengembangkan industri di Indonesia.

    Menurut Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono, kedatangan Presiden TMC ke Istana Merdeka sebagai balasan setelah Jokowi mengunjungi Toyota di Jepang pada 2015. "Jadi ini adalah laporan kepada Pak Presiden Jokowi mengenai komitmen Toyota Motor Corporation di Indonesia," ucapnya.

    Ia menyebutkan TMC secara terus-menerus berkomitmen memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia. "Dalam hal ini, kami sampaikan beberapa hal mengenai investasi, ekspor, dan peningkatan pengembangan SDM," tuturnya.

    Mengenai ekspor produksi Toyota di Indonesia ke Australia, ia mengatakan itu menjadi salah satu tantangan dan peluang agar dapat bersaing di pasar global. "Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan semua stakeholder (pemangku kepentingan) agar produk-produk kita ini pertama harus match dengan customer requirement-nya Australia."

    Investasi TMC, terutama pada 2015 dan 2016, di antaranya dalam pembangunan pabrik dan pengenalan model baru.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.