TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku tak membahas masalah perselisihan Pemerintah RI dengan PT Freeport, saat bertemu Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan.
"Freeport kan nanti tugas menteri ekuin (ekonomi dan perindustrian), yang lebih pasti bisa membahas masalah itu," ujar Wiranto di depan kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 13 Maret 2017.
Kalaupun ada pembahasan mengenai Freeport bersama Donovan, kata Wiranto, tak akan jauh kaitannya dari persoalan keamanan.
Baca: Presiden Jokowi Peringatkan Freeport
"(Soal) bagaimana penyelesaian yang dilaksanakan secara win win sollution, yang bisa menyelesaikan (masalah) kedua belah pihak. Saya kira itu sangat umum," ujar dia.
Wiranto menekankan bahwa dalam penyelesaian konflik dengan Freeport, Indonesia bertumpu pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33. Adapun UU tersebut mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional. "Itu tak terabaikan," kata Wiranto.
Freeport sebelumnya berencana menggugat pemerintah ke arbitrase nasional. Masalah memanas saat Pemerintah RI mengubah Kontrak Karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport memberikan waktu selama 120 hari terhitung sejak 17 Februari 2017 untuk berunding.
Simak: Sri Mulyani: Sikap Freeport Merugikan Diri Sendiri
Pertemuan dengan Donovan, menurut Wiranto condong membahas soal hubungan diplomatik.
"Saya kira Dubes AS sepakat hubungan yang sudah baik jangan sampai merosot, tatkala mereka ganti dengan pemerintahan yang baru," ujar Wiranto.
Wiranto menegaskan bahwa koneksi diplomatik Indonesia dan AS sudah berlangsung lama, yaitu sejak 1949 silam. "Empat tahun setelah merdeka kita telah punya hubunga diplomatik dengan AS, sangat panjang, dan kita lihat bahwa 10 tahun terakhir ini lebih intens."
Simak: Jatam Desak Pemerintah Hentikan Operasi Freeport Indonesia
Kerja sama itu semakin erat, seiring kunjungan Presiden AS sebelum Trump, Barrack Obama, ke Indonesia pada 2010. Kunjungan balasan Presiden Joko Widodo pun dilakukan pada Oktober 2015 lalu.
YOHANES PASKALIS
