Kementerian LHK Kembangkan Bioenergi Berbasis Limbah Hutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dwi Sudharto (kiri) saat menyampaikan Keterangan Pers Inovasi Pengembangan Bioenergi di Kantor KLHK Jakarta, Jumat 10 Maret 2017. Tempo/Tongam sinambela

    Kepala Pusat Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dwi Sudharto (kiri) saat menyampaikan Keterangan Pers Inovasi Pengembangan Bioenergi di Kantor KLHK Jakarta, Jumat 10 Maret 2017. Tempo/Tongam sinambela

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dwi Sudharto, mengatakan salah satu keragaman sumber daya alam Indonesia adalah vegetasi hutan tropis.

    "Potensinya sangat tinggi untuk pengembangan bioenergi berbasis biomas dan bahan bakar nabati," katanya di Kantor KLHK, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017.

    Dwi menjelaskan, limbah penebangan dan industri, jenis-jenis kayu dengan kandungan kalori tinggi, serta buah dan biji dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil.

    Baca: KLHK Segera Terbitkan Aturan Pembatasan Sampah Plastik

    Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK, lanjut dia, telah menghasilkan beragam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk pengembangan bioenergi, yang komprehensif dari hulu ke hilir. Mulai dari teknik budidaya dan pemuliaan jenis-jenis tanaman energi, sampai dengan rekayasa peralatan dan teknik pengolahannya.

    "Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan iptek dan inovasi dalam pelaksanaan berbagai program termasuk pengembangan bioenergi menjadi suatu keharusan," ujarnya.

    Simak: Banyak Spesies Baru di Pulau Pejantan, KLHK Kirim Peneliti

    Iptek dan inovasi BLI, menurut Dwi, telah banyak diaplikasikan untuk pengembangan bioenergi, khususnya dalam mendukung pengembangan industri kecil dan masyarakat.

    "Sebagai contoh, aplikasi microhydro telah berhasil menerangi banyak desa terpencil di sekitar hutan, yang dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan masyarakat," katanya.

    TONGAM SINAMBELA | WP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.