DPR Optimis Badan Pangan Dapat Tekan Harga Komoditas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi cabai. ANTARA/M Agung Rajasa

    Ilustrasi cabai. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron optimistis keberadaan Badan Pangan yang memiliki kewenangan mengatur harga dapat menekan fluktuasi komoditas pangan di pasar agar disparitasnya tidak menjadi sangat tinggi.

    "Keberadaan Badan Pangan yang diatur dalam UU Pangan, kewenangannya antara lain dapat menunjuk BUMN bidang pangan untuk lakukan stabilisasi harga pangan," kata Herman Khaeron pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Kartel Cabai" di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (9 Maret 2017).

    Menurut Herman Khaeron, jika terjadi kenaikan harga komoditas di pasar menjadi sangat tinggi. Misalnya, kenaikan harga cabai saat ini yang mencapai Rp140.000 per kilogram (kg), maka Badan Pangan dapat menunjuk BUMN terkait untuk melakukan stabilitas harga.

    Herman optimistis jika pemerintah membentuk Badan Pangan maka banyak dapat melakukan solusi untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan yang udah rusak, seperti cabai dan bawang merah.

    "Ada 11 komoditas pangan yang mudah rusak dan perlu dijaga stabilisasi harganya," katanya.

    Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan alasan pemerintah sampai saat ini belum membentuk Badan Pangan, padahal sudah diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    "Itu artinya, sudah diamanahkan selama hampir lima tahun," katanya.

    Herman menjelaskan, Komisi IV DPR RI sudah beberapa kali meminta penjelasan dari Menteri Pertanian soal progres pembentukan Badan Pangan.

    Berdasarkan penjelasan Menteri Pertanian, katanya, Kementerian Pertanian sudah menyiapkan administrasi awal dan telah dikirimkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Kemenpan RB), tapi masih tertahan karena Menteri PAN diganti.

    "Dengan pergantian Menteri PAN RB, maka persiapannya menjadi lama lagi. Kita tunggu saja," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.