BPJS Ketenagakerjaan Siap lindungi TKI di Luar Negeri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tenaga kerja Indonesia baik pekerja domestik maupun pelaut rutin berkumpul setiap Ahad di Taipei Main Station, Taiwan, Desember 2016. Tempo/Mustafa Silalahi

    Tenaga kerja Indonesia baik pekerja domestik maupun pelaut rutin berkumpul setiap Ahad di Taipei Main Station, Taiwan, Desember 2016. Tempo/Mustafa Silalahi

    Tempo.co, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan bakal memberikan perlindungan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini sesuai dengan Nawacita, yakni terlindungi di dalam negeri, tidak telantar di luar negeri, dan tidak miskin dan sengsara saat kembali ke Tanah Air.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan saat ini sedang dipersiapkan penyempurnaan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum perlindungan TKI pra, masa dan purnabakti.

    Investigasi: Jaringan 'Mafia' Penjual Manusia

    "BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk kembali melindungi TKI. Kita siap dan kita mulai dengan mengadakan FGD (Focus Group Discussion) hari ini untuk berbagi pengalaman dengan Korea Selatan dan Malaysia dalam melindungi tenaga kerja migran," ujar Agus di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

    BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) pernah ditugaskan pemerintah (Departemen Tenaga Kerja) untuk melindungi TKI selama persiapan penempatan, selama kerja dan purna tugas. Kini, BPJS juga sudah menjalin kerja sama dengan penyelenggara jaminan sosial Korsel untuk menyalurkan dana pensiun TKI yang alpa dicairkan di negeri ginseng tersebut.

    Laporan Investigasi di Majalah Tempo 20-26 Maret 2017 tentang perdagangan manusia melaporkan jaringan serta modus yang digunakan para pelaku perdagangan manusia menjebak korbannya, khususnya TKI dari Nusa Tenggara Timur. Jika jumlah TKI legal di Malaysia mencapai 1,2 juta orang. Jumlah TKI ilegal diperkirakan dua kali lebih besar. Mereka kerap tak memperoleh haknya, bahkan terkadang disiksa atau dibunuh
    Infografik: Berdagang Orang ke Malaysia

    Hari ini di sebuah hotel, BPJS Ketenagakerjaan mengundang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Malaysia (Social Security Organisations, SOCSO) dan Korea Workers Composition & Welfare Service (KCOMWEL) untuk berbagi pengalaman dalam FGD.

    Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BNP2TKI, dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Sementara dari Malaysia diwakili oleh Deputy CEO SOCSO, Datin Azlaily binti Abd Rahman, dan Kesavan s/o Karrupiah, selaku Principal Assistant Secretary dari Ministry of Human Resources Malaysia, serta dari KCOMWEL Korea Selatan yang diwakili oleh Hong Sung Jin selaku Head of Labor Welfare Research Institute KCOMWEL.

    Agus dalam sambutannya menyebutkan para pekerja migran telah berjasa mendukung perekonomian Indonesia.

    "Berdasarkan data BNP2TKI, pada tahun 2015 pekerja migran telah menyumbang devisa negara hingga USD 10,5 miliar. Sehingga sudah saatnya mereka mendapat perlindungan yang lebih baik dari negara, sesuai dengan julukannya sebagai pahlawan devisa," ujar Agus.

    Dia berharap, FGD ini membuka peluang kolaborasi yang lebih erat lagi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam melindungi pekerja migran.

    Selain itu, kementerian dan lembaga tersebut juga dapat berkolaborasi langsung dengan perwakilan SOCSO-Malaysia dan Kementerian Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia, serta KCOMWEL-Korea Selatan, dalam memastikan skema perlindungan jaminan sosial yang ideal bagi pekerja migran Indonesia.

    "Kami berharap melalui kegiatan ini dapat dicapai komitmen bersama antara kementerian/lembaga, BPJS Ketenagakerjaan, KCOMWEL- Korea dan SOCSO- Malaysia dalam melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran," ucap Agus.

    ANTARA

    Video Terkait:
    Investigasi Majalah Tempo: Perdagangan Manusia ke Malaysia
    Korban Perdagangan Manusia, 8 TKI Brebes Diselundupkan Lewat Laut


  • TKI
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.