TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melebur PT Aluminium Development Corporation (Aldevco) ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Rencana ini berkaitan dengan persiapan Inalum sebagai pemimpin perusahaan induk atau holding company badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho, mengatakan Aldevco baru kembali menjadi milik negara setelah sengketa kepemilikannya di pengadilan usai. Menurut dia, meski Aldevco masih beroperasi, kemampuan dan nilai asetnya masih di bawah Inalum. “Setidaknya saat ini status Aldevco sudah menjadi kekayaan negara,” kata Sonny, kemarin.
Baca: Indonesia Tegaskan Inalum Siap Kelola Tambang Freeport
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan, Indra Surya, mengatakan telah menggelar pembicaraan awal dengan Inalum. Peleburan menjadi skema pilihan lantaran anak perusahaan Aldevco, PT Asahan Aluminium Alloys (PT AAA), dimiliki bersama Inalum. AAA adalah pabrik pengolahan aluminium mentah sebelum dimurnikan.
Indra juga mengatakan perubahan Aldevco untuk menjadi BUMN memerlukan proses panjang. Sebab Kementerian Keuangan harus menyertakan modal negara dan izin ke parlemen terlebih dulu. “Audit juga belum selesai semuanya,” kata dia.
Baca: Kementerian BUMN Jamin Inalum Siap Kelola Tambang Freeport
Maladministrasi Aldevco menjadi penghambat berkembangnya perusahaan yang didirikan sejak 1988 itu. Sejak didirikan, perusahaan dengan modal negara ini berstatus milik mendiang bekas Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Abdoel Raoef Soehoed. Walhasil, setelah tumbangnya Orde Baru dan revisi Undang-Undang Keuangan dan Kekayaan Negara pada zaman reformasi, status perusahaan ini menjadi sengketa.
Direktur Utama Aldevco, Middyningsih, mengatakan ada 624 lembar saham dengan nilai per lembar Rp 1 juta. Adapun menurut audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aldevco memiliki aset total Rp 137,8 miliar, termasuk dua gedung di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. “Kami dengan senang hati menyerahkan hak atas saham ke pemerintah dan siap bekerja sama,” kata Middyningsih.
Direktur Keuangan Inalum, Oggy Ahmad Kosasih, enggan berkomentar banyak ihwal rencana peleburan ini. “Belum, masih dibicarakan,” kata dia. Adapun wacana pembentukan holding BUMN tambang semakin serius setelah Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Inalum akan memimpin konsorsium divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
ANDI IBNU1
