Peraturan BI Diterapkan, Utang Luar Negeri Swasta Turun

Reporter

Editor

Abdul Malik

TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank mulai diterapkan secara penuh tahun ini. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Dody Budi Waluyo, mengatakan dengan aturan itu, nominal dan pertumbuhan utang luar negeri swasta turun.

Dody berujar, jumlah utang luar negeri swasta masih cukup tinggi, mencapai US$ 158,7 miliar pada Desember 2016. "Tapi, dengan diterapkannya ketentuan ini, (utang luar negeri swasta) mulai turun, baik secara nominal maupun pertumbuhan," ujar Dody dalam konferensi pers di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2017.

Baca : BI Wajibkan Rasio Hedging Utang Luar Negeri Korporasi 25 Persen

Berdasarkan data BI, sebelum aturan itu terbit, pertumbuhan utang luar negeri swasta mencapai 17,9 persen pada 2010-2014. Sejak ketentuan itu terbit, utang luar negeri swasta tumbuh hingga minus 5,6 persen pada triwulan IV 2016. Utang luar negeri swasta turun dari US$ 163,6 miliar pada 2014 menjadi US$ 158,7 miliar pada 2016.

Dody menambahkan, resiko likuiditas atau debt service ratio (DSR) terus menurun. Berdasarkan data BI, DSR sempat meningkat menjadi 23,55 persen pada 2014. Dengan diimplementasikannya peraturan BI tersebut, DSR kembali menunjukkan penurunan dan pada kuartal III 2016 DSR berada di level 21,84 persen.

Baca : Rating Investasi Indonesia Naik dari Stabil Jadi Positif

Tahun ini, Peraturan BI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank diterapkan secara penuh. Dengan ketentuan baru tersebut, rasio lindung nilai bagi korporasi yang memiliki utang luar negeri dalam valuta asing atau valas diterapkan sebesar 25 persen.

Untuk rasio likuiditas, yakni perbandingan antara aset valas dan kewajiban valas sampai dengan tiga bulan ke depan, minimal 70 persen. Korporasi nonbank pun harus memiliki peringkat utang atau credit rating minimum BB- dari lembaga pemeringkat, baik dari dalam maupun dari luar negeri, agar mereka dapat melakukan transaksi lindung nilai.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

18 jam lalu

Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

Berita terkini bisnis pada petang ini dimulai dari draf terbaru RUU PPSK memastikan politikus tidak bisa masuk ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

19 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

1 hari lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

2 hari lalu

Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini tetap terjaga.


Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

3 hari lalu

Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan mencapai puncak.


Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

3 hari lalu

Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani membeberkan proyeksi pertumbuhan ekononi Indonesia pada tahun 2023.


Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

3 hari lalu

Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

BI membeberkan tiga langkah yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pada masa mendatang.


RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

4 hari lalu

RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan rupiah digital pada 30 November 2022.


Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

4 hari lalu

Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

Dua gelar itu adalah Bank Pendukung UMKM Terbaik dan Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik.