BI Wajibkan Rasio Hedging Utang Luar Negeri Korporasi 25 Persen  

Reporter

Editor

Abdul Malik

TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank diterapkan secara penuh tahun ini.

Sebenarnya ketentuan itu berlaku per 1 Januari 2015. Namun baru pada 2017 transaksi lindung nilai atau hedging dengan perbankan dalam negeri diwajibkan.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Dody Budi Waluyo menyatakan, dengan ketentuan baru tersebut, rasio lindung nilai bagi korporasi yang memiliki utang luar negeri dalam valuta asing atau valas diterapkan sebesar 25 persen, baik untuk kewajiban valas dengan jangka waktu 0-3 bulan maupun 3-6 bulan.

Baca: Agus Marto: Pasar Sudah Antisipasi Rencana Kenaikan Fed Rate

"Untuk rasio likuiditas, perbandingan antara aset valas dan kewajiban valas sampai dengan tiga bulan ke depan minimal 70 persen," ucap Dody dalam konferensi pers di BI, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2017.

Selain itu, dalam peraturan yang baru tersebut, korporasi nonbank harus memiliki peringkat utang atau credit rating minimum BB- agar dapat melakukan transaksi lindung nilai. "Rating itu bisa diberikan lembaga pemeringkat domestik ataupun lembaga pemeringkat luar negeri. Debitur bisa memilih rating company yang digunakan," ujar Dody.

Dalam ketentuan BI itu, transaksi lindung nilai juga harus dilakukan dengan perbankan dalam negeri. Dody menuturkan peraturan itu dimaksudkan untuk membantu perbankan domestik semakin berkembang dalam transaksi lindung nilai. Apabila korporasi tak memenuhi ketentuan itu, akan diberlakukan sanksi administratif secara penuh.

Baca: Rating Investasi Indonesia Naik dari Stabil Jadi Positif

Dody mengatakan perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diberi teguran tertulis. BI juga akan menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif itu kepada pihak-pihak terkait, seperti kreditur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia.

ANGELINA ANJAR SAWITRI







Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

18 jam lalu

Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

Berita terkini bisnis pada petang ini dimulai dari draf terbaru RUU PPSK memastikan politikus tidak bisa masuk ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

19 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

1 hari lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

2 hari lalu

Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini tetap terjaga.


Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

3 hari lalu

Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan mencapai puncak.


Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

3 hari lalu

Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani membeberkan proyeksi pertumbuhan ekononi Indonesia pada tahun 2023.


Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

3 hari lalu

Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

BI membeberkan tiga langkah yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pada masa mendatang.


RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

4 hari lalu

RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan rupiah digital pada 30 November 2022.


Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

4 hari lalu

Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

Dua gelar itu adalah Bank Pendukung UMKM Terbaik dan Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik.