KTT IORA, Menhub Tawarkan Proyek Pelabuhan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara-negara di Tepi Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, 5-7 Maret 2017. Tempo/Natalia Santi

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara-negara di Tepi Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, 5-7 Maret 2017. Tempo/Natalia Santi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pihaknya menawarkan sejumlah proyek pembangunan pelabuhan ke negara anggota Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (Indian Ocean Rim Association/IORA). Dia melihat saat ini banyak proyek pelabuhan yang sedang dibangun oleh pemerintah.

    "Lebih ke pelabuhan ya, welcome dia ke sini bagian dari investasi," kata Budi Karya saat ditemui di sela pertemuan KTT IORA di Jakarta Convention Center, Senin 6 Maret 2017. 

    Baca : Kadin Negara Anggota IORA Deklarasi Rencana Aksi Bersama

    Menurut Budi, proyek pelabuhan seperti Kuala Tanjung dan Bitung banyak sekali peminatnya. Meski begitu dia belum mengetahui siapa saja negara anggota IORA yang berminat. "Saya tidak tahu, saya bilang tender saja nanti."

    Selain itu, proyek bandara juga bisa saja ditawarkan. Budi menuturkan kalau pihaknya memiliki opsi melakukan private placement dan opsi kerja sama pengelolaan. Untuk private placement, saham bandara 51 persennya tetap akan dimiliki pemerintah, sisanya dimiliki swasta.

    Untuk opsi private placement, dua bandara akan disodorkan yaitu Kualanamu di Sumatera Utara dan Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan. Sementara untuk kerja sama pengelolaan Bandara Lombok bisa menjadi contoh yang baik. "Lombok saya kira exercise bagus, nanti dengan Angkasa Pura I, business to business saja," ucap Budi.

    Baca : Usai IORA, Pemerintah Coba Buka Pasar Baru di Afrika

    Sementara untuk pembangunan Bandara Kulon Progo, Budi menjelaskan partner pembangunan diserahkan ke Angkasa Pura I. Namun partner bisa bermacam-macam apakah di sisi bisnisnya saja atau kargonya saja.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.