Bisnis Homestay di Bromo-Tengger-Semeru Naik Signifikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berbondong menaiki kawah gunung berapi, gunung Bromo guna mengikuti upacara Yadnya Kasada di Probolinggo, 20 Juli 2016. Upacara Yadnya Kasada merupakan upacara sesajen untuk Sang Hyang Widhi dan para leluhur yang digelar setiap bulan Kasada atau hari-14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. REUTERS

    Warga berbondong menaiki kawah gunung berapi, gunung Bromo guna mengikuti upacara Yadnya Kasada di Probolinggo, 20 Juli 2016. Upacara Yadnya Kasada merupakan upacara sesajen untuk Sang Hyang Widhi dan para leluhur yang digelar setiap bulan Kasada atau hari-14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Percepatan pembangunan homestay di salah satu destinasi prioritas Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yakni Bromo –Tengger-Semeru, Jawa Timur terus mengalami perkembangan signifikan.

    Pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementerian Pariwisata memiliki tiga program prioritas untuk menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yakni melalui program pemasaran go digital, air connectivity, dan homestay.

    ”Sejauh ini yang sudah terlapor terbangun sekitar 135 homestay, jelas ini kabar menggembirakan bagi destinasi Bromo dan sekitarnya. Proses pembangunannya masih terus berjalan,” ujar Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restaurant Republik Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaluddin, mengutip keterangan resminya, Senin, 6 Maret 2017.

    Lebih lanjut, Digdoyo mengatakan menjamurnya pembangunan homestay yang ada di Bromo dan sekitarnya diharapkan menjadi momentum untuk semua pihak bersinergi dalam membangun pariwisata Indonesia.

    Tak hanya itu, ketersediaan homestay dengan kuantitas yang cukup banyak nantinya dapat mengakomodir semua keperluan dan permintaan tamu yang datang. ”Contohnya jika memang ada rombongan besar yang datang dan memerlukan kamar banyak, tentu keberadaan homestay sangat membantu hotel. Ini yang dibilang sinergitas yang positif. Namun semua harus berjalan dengan aturan yang baik,” ucapnya.

    Ke depan, dirinya mengharapkan adanya kepastian peraturan dan kewenangan yang bisa menjadi kerangka acuan pembangunan homestay sehingga dapat terorganisir dengan baik dan tertib. Nantinya instansi terkait, ucapnya, harus terus mensosialisasikan kepada asosiasi maupun pelaku wisata Bromo dan terus membenahi kekurangannya agar masa depan pariwisata di Bromo terus menjadi lebih baik, termasuk juga dengan keberadaan homestay.

    Sebelumnya, Kementerian Pariwisata menargetkan pembangunan homestay di desa prioritas sebanyak 100.000 unit pada 2019. Khusus untuk tahun ini, pembangunan homestay diharapkan dapat menyentuh angka 20.000 unit.

    Sebanyak 10 destinasi ‘Bali Baru’ pun diprioritaskan untuk dikembangkan antara lain Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo-Tengger-Gunung Semeru (Jawa Timur), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara) dan Tanjung Kelayang (Belitung).

    “Banyak pihak yang mengeluh ketika ada event besar, terutama yang berskala internasional, mereka sulit menemukan akomodasi yakni hotel. Saya rasa ini nice problem karena menciptakan peluang bagi kehadiran homestay rakyat,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

    Menurut dia, solusi jangka pendek yang bisa ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah hotel adalah mengembangkan industry homestay di sekitar kawasan yang menjadi lokasi wisata tersebut.

    Dalam jangka panjang, tingginya permintaan tersebut akan dilirik oleh pengusaha perhotelan untuk membangun hotel atau sarana pariwisata lainnya di suatu daerah. Tak hanya itu, agenda pariwisata yang konsisten dan berskala besar merupakan faktor kepastian bisnis bagi para pengusaha swasta yang bergerak di sektor pariwisata.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).