Perilaku Konsumtif Dinilai Penghambat Kepemilikan Rumah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung menghadiri pameran infrastruktur dan perumahan untuk rakyat di Parkir Selatan Istora Senayan, Jakarta, 28 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Pengunjung menghadiri pameran infrastruktur dan perumahan untuk rakyat di Parkir Selatan Istora Senayan, Jakarta, 28 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Semarang- Perilaku konsumtif masyarakat saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat kepemilikan rumah. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyebut perilaku konsumtif itu jadi hambatan selain perbedaan upah yang mencolok antar kelas pekerja.

    “Adanya credit card, kredit mobil dan motor yang murah dan kredit konsumtif lainnya itu menghambat kepemilikan rumah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apersi Jawa Tengah, Bayu Rama Djati, di Semarang, Senin 6 Maret 2017.

    Baca : Angkutan Barang di Papua Bakal Disubsidi

    Menurut Bayu, perilaku konsumtif masyarakat itu tak jarang menjadi penghalan seseorang untuk mendapatkan pendanaan bank guna membeli rumah. Sebab berdasarkan hasil pemeriksanaan sistem di Bank Indonesia, terkadang masyarakat memiliki tunggakan yang tidak dibayar atau kredit macet untuk barang konsumsi.

    Selain itu, kata Bayu, kepemilikan rumah juga dipengarugi kondisi perekonomian. Misalnya dari sisi inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa serta harga tanah yang tak terkendali. Sulitnya merealisasikan rumah dengan harga murah bagi rakyat di Kota Semarang saat ini dipengaruhi oleh kenaikan barang dan jasa serta mahalnya harga tanah.

    Sedangkan upaya untuk menggunakan lahan milik pemerintah sangat sulit dan aturannya berbelit-belit. Bayu mencontohkan, untuk menggunakan lahan bengkok atau tanah desa milik pemeirntah harus ada tukar guling dengan lahan lebih luas. Hal itu dinilai sulit dilakukan karena luasan lahan di Kota Semarang yang semakin sempit.

    Baca : Izin Usaha Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland Dicabut

    Meski begitu Apersi Jawa Tengah mengaku masih yakin bisa meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat karena segala hambatan itu sudah mulai dikurangi dengan gerakan saber pungli (sapu bersih pungutan liar). “Sebelumnya sangat berat merealisasikan tempat hunian, apa lagi izin yang sulit dan harus mengeluarkan biaya,” kata Bayu.

    Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Ananta Wiyogo, menyatakan pada 2017 ini lembaganya fokus memperluas segmen penyaluran pinjaman untuk perumahan. Langkah yang dilakukan perusahaan pelat merah itu dengan cara menyalurkan pinjaman ke bank pembangunan daerah (BPD) secara nasional. “Ini dalam rangka mendukung program 1 juta rumah,” ungkap Ananta.

    Baca : AP II Resmikan Ruang Pantau di Bandara Soekarno Hatta

    Ananta menilai kebutuhan perumahan saat ini sebagai pangsa pasar yang besar bagi BPD. Bank ini dinilai penting dalam menyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) di pelosok tanah air karena kecenderungan bank ini lebih mengenal karakteristik masyrakat stempat.

    “Program ini sebagai implementasi BPD yang punya peran memfasilitasi masyarakat yang butuh hunian,” katanya.

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.