Tahun ini Surat Utang BUMN Diperkirakan Rp 65 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Refleksi karyawan memantau pergerakan pasar uang dan obligasi di Global Market Permata Bank, Jakarta, Selasa (10/1). ANTARA/Rosa Panggabean

    Refleksi karyawan memantau pergerakan pasar uang dan obligasi di Global Market Permata Bank, Jakarta, Selasa (10/1). ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.COJakarta - Kementerian BUMN memperkirakan nilai penerbitan surat utang, seperti obligasi dan surat utang jangka menengah (medium-term notes/MTN), dapat mencapai Rp 65 triliun sepanjang tahun ini. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan penerbitan obligasi itu juga digunakan untuk pembayaran obligasi jatuh tempo. “Itu jangka panjang, tiga tahun ke atas,” katanya, Senin, 6 Maret 2017.

    Baca: Asuransi Aspan Incar Obligasi BUMN Infrastruktur 

    Aloysius belum mengungkapkan BUMN mana saja yang akan menerbitkan obligasi sepanjang 2017. Apabila perkiraan penerbitan obligasi BUMN tersebut terealisasi, BUMN akan mencetak rekor baru pada tahun ini.

    Pada Januari-Februari 2017, hanya perusahaan konstruksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menerbitkan obligasi senilai Rp 1,66 triliun. Penerbitan obligasi diperkirakan mulai marak pada kuartal kedua 2017.

    Baca: Emisi Obligasi Diminati

    BUMN dari berbagai sektor, seperti konstruksi, perbankan, dan infrastruktur, diperkirakan mendominasi penerbitan obligasi pada 2017. Sejumlah perusahaan yang telah mewacanakan emisi obligasi adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk. Dari sektor perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, juga telah mengumumkan rencana menerbitkan obligasi pada 2017.

    BUMN lain dari sektor infrastruktur, seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), berencana menerbitkan surat utang pada tahun ini sebagai salah satu sumber pendanaan. PT Pegadaian (Persero) juga mengkaji kemungkinan penerbitan obligasi untuk membiayai kegiatan usaha jasa gadai dan pelunasan obligasi jatuh tempo pada tahun ini.

    Direktur Keuangan Pegadaian Dwi Agus Pramudya mengatakan Perseroan akan mengambil keputusan pada akhir Maret ini. “Kami lihat pasar dulu. Kami ingin cost of fund yang efisien. Kalau pasar mendukung, mungkin akan masuk ke obligasi,” katanya, belum lama ini.

    Sebagai gambaran, sembilan BUMN menerbitkan obligasi senilai Rp 33 triliun sepanjang tahun lalu, atau merupakan nilai yang terbesar dalam enam tahun terakhir. Dengan mengacu pada realisasi tersebut, proyeksi nilai penerbitan obligasi BUMN pada tahun ini tumbuh hampir dua kali lipat secara tahunan, atau dapat kembali mencetak rekor baru sepanjang sejarah.

    Sepanjang tahun lalu, sejumlah BUMN, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, menerbitkan obligasi lebih dari sekali dalam setahun.

    Kendati demikian, jumlah perusahaan pelat merah yang menerbitkan obligasi relatif masih sedikit dibandingkan dengan jumlah semua BUMN. Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir, penerbitan obligasi BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN hanya dilakukan oleh sekitar 20 perusahaan, atau sekitar 16 persen dari semua 118 BUMN pada saat ini.

    Pada 2016, PT Pelindo I (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero) akhirnya menerbitkan obligasi untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan sebagai bagian dari rencana perusahaan mengembangkan infrastruktur sesuai dengan arahan pemerintah. Selain menerbitkan obligasi, Aloysius mengatakan, BUMN berencana menggunakan instrumen lain, seperti sekuritisasi aset, sebagai salah satu sumber pendanaan.

    Salah satu BUMN yang mempertimbangkan sekuritisasi aset adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Sekuritisasi aset itu lewat anak usaha mereka,” katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).