Poin-Poin Kajian Bappenas Tentang Reklamasi Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung menikmati suasana pantai dekat sebuah ekskavator untuk proyek reklamasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Dasril Roszandi

    Pengunjung menikmati suasana pantai dekat sebuah ekskavator untuk proyek reklamasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta telah selesai. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memasang sejumlah target jangka pendek dan jangka panjang dalam kajian mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

    Baca: Nelayan Muara Angke: Tolak Reklamasi Sampai Mati

    Untuk sasaran jangka pendek, misalnya, pemerintah ingin mengurangi laju penurunan muka air tanah yang disebabkan terlalu banyaknya sumur bor di Jakarta. Menjamurnya sumur bor membuat pasokan air baku tidak mencukupi.

    Baca: Luhut Berjanji Segera Buka Kajian Reklamasi Teluk Jakarta

    Bappenas juga merekomendasikan pembuatan tanggul di bibir pantai untuk mengatur aliran air dari darat ke laut dan sebaliknya. “Selain luapan dari hulu, salah satu penyebab banjir adalah rob dari laut,” kata Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, kepada Tempo, Selasa, 28 Februari 2017.
     
    Pembangunan Waduk Jatiluhur di sebelah timur Jakarta dan Waduk Kriyan di barat Jakarta juga merupakan upaya pemerintah menambah pasokan air baku di Ibu Kota. Diharapkan tempat resapan air bertambah sehingga luapan banjir bisa berkurang.

    Adapun target jangka panjang adalah mencegah banjir dan menyediakan air bersih untuk semua penduduk Kota Jakarta. Terutama untuk menjaga pasokan air bersih tanpa mengganggu ekosistem laut. Rekomendasi ini beririsan dengan rencana kebijakan reklamasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kami siapkan aturan rencana tata ruang dan wilayah sebagai acuan. Kalau reklamasi dilakukan harus memenuhi syarat-syarat ini,” ujarnya

    Rekomendasi teknis Bappenas, Arifin menambahkan, belum menentukan jenis pembangunan Teluk Jakarta. Juga belum menjelaskan detail kelanjutan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias tanggul raksasa tahap A. Hal ini mengingat kajian Bappenas dalam jangka panjang adalah pencegahan banjir dan penyediaan air bersih untuk semua masyarakat Kota Jakarta. “Kita belum bicara sampai teknis tahap A, baru regulasi saja yang diatur,” ucapnya.

    Arifin berharap, dengan rekomendasi Bappenas, kebijakan reklamasi akan mempertimbangkan asas manfaat untuk semua masyarakat karena sesuai dengan regulasi yang menjamin keadilan sosial.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.